MERAHPUTIH I BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kini punya cara baru untuk mengefisienkan penggunaan anggaran tanpa harus mengorbankan produktivitas. Lewat kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencoba menghadirkan birokrasi yang lebih ramping, hemat, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Kebijakan ini resmi diterapkan mulai Kamis (6/11/2025). Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa KDM, menyebut WFH bukan sekadar urusan kerja jarak jauh, tapi bagian dari transformasi cara kerja aparatur agar lebih efisien dan berdampak.
Baca juga: Produktivitas ASN Bukan Soal Absen Kantor, Gubernur Dedi Mulyadi Tekankan Kinerja dan Perencanaan
“Dengan WFH, kita bisa mengurangi kepadatan pegawai di kantor, menekan penggunaan listrik dan air, bahkan mengurangi kemacetan di jalan raya,” ujar KDM di Gedung Sate, Bandung.
KDM menegaskan, sistem kerja dari rumah tetap berbasis pada kinerja yang terukur. Pemprov Jabar juga menyiapkan skema tunjangan berbeda antara ASN yang bekerja di lapangan dengan yang bekerja dari rumah.
Baca juga: Dedi Mulyadi: Ekonomi Rakyat Harus Tumbuh dari Kreativitas dan Kerja Keras
“Yang bekerja dari rumah tetap dinilai kinerjanya. Tapi tentu tunjangan berbeda, karena yang turun ke lapangan punya risiko dan beban kerja berbeda,” jelasnya.
Meski begitu, Dedi memastikan layanan publik tidak akan terganggu. ASN yang berkaitan langsung dengan masyarakat tetap wajib hadir di kantor. Sementara ASN bidang administratif dan perencanaan bisa menjalankan tugasnya dari rumah dengan sistem daring.
Baca juga: Jabar Luncurkan Gagasan “Kereta Petani dan Pedagang”, Angkutan Rakyat dari Sawah ke Pasar
Ia pun mendorong pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat meniru langkah serupa. Menurutnya, efisiensi bukan hanya soal penghematan, tapi juga tentang cara kerja baru yang lebih fleksibel dan cerdas.
“Birokrasi ke depan harus gesit. Kalau bisa bekerja efektif dari rumah, mengapa tidak?” pungkas KDM. (red)
Editor : Redaksi