MERAHPUTIH I SURABAYA — Rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto kembali menuai gelombang penolakan. Kali ini, suara lantang datang dari Jaringan Ksatria Airlangga (JAKA), kumpulan alumnus Universitas Airlangga, yang dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya atas wacana tersebut.
“Kami menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto,” ujar Koordinator JAKA, Teguh Prihandoko, di Surabaya, Sabtu (8/11).
Baca juga: Tasyakuran Resmi Digelar, Padahal Jasa Syaikhona Kholil Telah Mengakar Seabad Lebih
Menurut Teguh, penolakan itu bukan lahir dari kebencian pribadi, melainkan berpijak pada tanggung jawab moral dan penilaian rasional atas rekam jejak sejarah.
“Tidak bisa kita menutup mata terhadap masa kelam pelanggaran HAM dan otoritarianisme yang terjadi di era kepemimpinan Soeharto,” tegasnya.
Ia menyoroti sederet peristiwa berdarah yang hingga kini belum pernah dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral: Tragedi 1965–1966, kasus Tanjung Priok dan Lampung, pembunuhan Marsinah, penculikan aktivis pro-demokrasi 1997–1998, hingga penembakan mahasiswa Trisakti dan kerusuhan Mei 1998.
“Mengangkat sosok yang terkait dengan rentetan kekerasan politik berarti melukai ingatan korban dan mengabaikan keadilan sejarah,” imbuhnya.
Selain persoalan HAM, JAKA juga menilai Soeharto sebagai simbol praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terstruktur dan sistematis selama berkuasa.
“Berbagai lembaga internasional dan kajian ekonomi menunjukkan kerugian negara akibat praktik KKN di masa itu luar biasa besar. Memberinya gelar pahlawan justru melegitimasi korupsi dan mengkhianati semangat reformasi,” tutur Teguh.
Ia menegaskan, gelar pahlawan bukan sekadar penghargaan personal, melainkan instrumen pendidikan sejarah bagi generasi muda. Menurutnya, mengangkat Soeharto sebagai pahlawan sama dengan mengirim pesan keliru bahwa kekuasaan yang korup dan represif dapat ditolerir.
Baca juga: Pemprov Jatim Gelar Tasyakuran untuk Marsinah, Sang Buruh yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional
“Kita tidak boleh membiarkan sejarah dipelintir demi kepentingan politik jangka pendek,” ujarnya lagi.
Lebih jauh, JAKA menilai bahwa pemberian gelar tersebut berpotensi menggerus marwah reformasi dan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata.
“Reformasi 1998 adalah titik balik bangsa ini untuk lepas dari cengkeraman kekuasaan yang menindas. Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan justru melemahkan semangat itu,” tegasnya.
JAKA pun mendesak pemerintah dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan agar mempertimbangkan kembali secara objektif rekam jejak kepemimpinan Soeharto, khususnya terkait pelanggaran HAM dan korupsi.
Baca juga: Tiga Tokoh Jawa Timur Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional: Gus Dur, Syaikhona Kholil, dan Marsinah
“Sejarah seharusnya menjadi pelajaran, bukan pembenaran. Kami mengajak seluruh akademisi dan masyarakat untuk menjaga integritas sejarah serta menolak glorifikasi pelanggaran kemanusiaan,” tutup Teguh.(dpr)
Editor : Redaksi