MERAHPUTIH I SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali melakukan perombakan besar dalam struktur birokrasi. Sebanyak 580 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas resmi dilantik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (21/11/2025). Pelantikan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/13954/204/2025.
Karena jumlah pejabat yang diambil sumpahnya cukup besar, prosesi pelantikan dilaksanakan dalam tiga sesi. Rinciannya, sesi pertama diikuti 194 pejabat, sesi kedua 174 pejabat, dan sesi terakhir sebanyak 212 pejabat.
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
Dalam arahannya, Khofifah menekankan bahwa para pejabat yang baru saja mengemban amanah harus mampu beradaptasi dengan situasi fiskal pemerintah yang tengah mengalami tekanan. Ia menegaskan tidak ada ruang bagi aparatur yang abai terhadap tugas, terutama di tengah krisis fiskal yang membutuhkan efisiensi dan ketepatan program.
“Kondisi fiskal saat ini tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kita semua harus bekerja lebih adaptif, lebih cekatan, serta fokus pada tugas pokok dan fungsi di unit kerja masing-masing,” tegas Khofifah di hadapan para pejabat yang dilantik.
Khofifah juga mengingatkan agar seluruh pejabat yang mengisi posisi baru benar-benar memahami kebutuhan masyarakat dan target kinerja organisasi perangkat daerah yang mereka pimpin. Menurutnya, mutasi dan rotasi bukan sekadar penyesuaian birokrasi, tetapi sebuah upaya menyegar-kan layanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Indah Wahyuni, menjelaskan bahwa jumlah pejabat yang dilantik kali ini terbilang besar karena adanya regulasi masa tunggu sebelum mutasi dapat dilakukan pasca pelantikan gubernur.
Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik
“Mutasi ini memang cukup masif. Tahun ini ada sekitar 2.836 ASN yang memasuki masa purna tugas. Selain itu, Ibu Gubernur baru bisa melakukan rotasi dan mutasi setelah enam bulan pascapelantikan,” jelas Indah Wahyuni.
Dengan rampungnya pelantikan ini, Pemprov Jatim berharap roda organisasi dapat berjalan lebih optimal. Regenerasi pejabat diharapkan mampu memperkuat transformasi birokrasi dan menjaga konsistensi pelayanan publik, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang masih berpotensi berlanjut. (red)
Baca juga: Jatim Ciptakan Lompatan Ekonomi, TransJatim Jadi Sorotan: Khofifah Raih Dua Penghargaan Sekaligus
Editor : Redaksi