MERAHPUTIH I SEMARANG — Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menempatkan Jawa Tengah sebagai wilayah prioritas penguatan pertahanan nonmiliter. Alasannya jelas: provinsi ini berada dalam lingkar risiko bencana alam yang tinggi.
“Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang kami sasar dalam sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara,” ujar Deputi Geostrategi DPN Mayjen TNI Ari Yuliyanto saat beraudiensi dengan Sekda Jawa Tengah, Sumarno, di kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kamis (27/11/2025).
Baca juga: Peresmian Lima Infrastruktur Baru: Prabowo Tegaskan Konektivitas Jadi Tulang Punggung Pemerataan
Ari menegaskan, spektrum ancaman nirmiliter semakin luas—mulai dari penyalahgunaan teknologi informasi, narkotika, perdagangan manusia, hingga bencana alam. Namun untuk Jawa Tengah, potensi bencana dianggap paling dominan.
“Ini sangat menonjol di Jawa Tengah,” tegasnya.
Baca juga: Posyandu Enam SPM Dikebut, Jateng Siapkan Lompatan Layanan Publik
DPN menilai penguatan pertahanan nonmiliter krusial sebagai langkah menghadapi ancaman yang tak memakai senjata, tetapi berpotensi mengganggu kedaulatan, keselamatan warga, hingga keutuhan wilayah. Karena itu, DPN bakal menggencarkan sosialisasi kebijakan ketahanan negara dengan melibatkan TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Sekda Jateng, Sumarno, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menyebut, sebagai daerah penyangga pangan nasional sekaligus pusat industri, Jawa Tengah memerlukan sinergi lintas lembaga untuk menjaga stabilitas daerah.
“Lebih baik energinya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Pemprov Jateng Kerahkan Bantuan Cepat untuk Korban Longsor Banjarnegara
Sumarno berharap sosialisasi dari DPN mampu memperkuat situasi kondusif Jawa Tengah dan menjaga daerah tetap adem ayem dari gangguan yang berpotensi menghambat pembangunan.(bur)
Editor : Redaksi