MERAHPUTIH I SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur menegaskan komitmennya memperluas dan memperkuat layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengukuhan Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif serta pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Pendidikan Khusus Jawa Timur, Kamis.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem pendidikan yang adil, adaptif, dan berkelanjutan, seiring meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan bagi ABK di seluruh satuan pendidikan.
Baca juga: Tak Lagi Berwenang, Mantan CEO RS Pura Raharja Diultimatum Tinggalkan Rumah Sakit
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menegaskan bahwa pendidikan tidak semata berorientasi pada capaian akademik, melainkan juga pada pengembangan kompetensi dan potensi peserta didik. Menurutnya, meskipun anak berkebutuhan khusus memiliki keterbatasan tertentu, mereka juga menyimpan kelebihan dan bakat khas yang perlu difasilitasi secara tepat.
“Pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi juga pengembangan kompetensi. Anak berkebutuhan khusus memang memiliki keterbatasan secara fisik dan logika, namun mereka juga memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki masyarakat pada umumnya,” ujar Aries.
Sebanyak 33 orang yang dikukuhkan dalam struktur Pokja Pendidikan Inklusif dan MKKS Pendidikan Khusus diharapkan mampu menguatkan kembali esensi pendidikan inklusif. Intinya, setiap warga negara Indonesia, termasuk ABK, harus mendapatkan hak pendidikan yang layak dan bermutu tanpa diskriminasi.
Aries menekankan bahwa tanggung jawab pendidikan inklusif tidak bisa dibebankan hanya pada Sekolah Luar Biasa (SLB). Seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, perlu memiliki kesiapan memberikan layanan yang adaptif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
“Pendidikan inklusif harus menjadi kesadaran bersama. Sekolah reguler juga harus mampu menyesuaikan layanan pembelajaran agar semua anak dapat berkembang optimal,” katanya.
Untuk mendukung pengembangan bakat dan keterampilan ABK, Dindik Jawa Timur mendorong Pokja Pendidikan Inklusif masa bakti 2025–2028 membentuk Rumah Solusi. Fasilitas ini direncanakan mulai direalisasikan pada 2026 sebagai pusat pemetaan minat, bakat, dan kebutuhan kompetensi ABK.
Baca juga: Khofifah Optimistis SMANOR Jatim Jadi Kawah Candradimuka Atlet Dunia
Melalui konsep tersebut, potensi peserta didik tidak dibatasi oleh satuan pendidikan asalnya. Aries mencontohkan, tidak semua siswa SLB yang memiliki program tata boga berminat di bidang tersebut. Sebagian justru tertarik pada otomotif, tata rias, atau bidang keterampilan lain.
“Melalui Rumah Solusi, kebutuhan ini bisa dipetakan dan disinergikan dengan sekolah yang tepat. Anak-anak tidak boleh terjebak pada satu pilihan saja,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, pengukuhan pengurus MKKS Pendidikan Khusus Jawa Timur juga menjadi momentum penguatan kepemimpinan sekolah. Aries menilai kepala sekolah pendidikan khusus harus mampu menghadirkan inovasi dan peningkatan mutu layanan untuk menghadapi tantangan ke depan.
“Kalau di 2025 tidak melakukan perubahan, otomatis di 2026 kita tidak akan bisa bersaing,” tegasnya.
Ia mendorong adanya kader inklusi di setiap sekolah sebagai motor penggerak layanan inklusif. Selain itu, penerapan e-rapor inklusi, pembelajaran berbasis kebutuhan individual, hingga pengembangan inkubator bisnis inklusi dinilai penting untuk membekali ABK dengan kompetensi yang relevan.
“Sekolah tidak hanya memberi akademik dan rapor, tetapi juga bekal kompetensi. Anak-anak ini harus punya pilihan, apakah bekerja mandiri, berwirausaha, atau masuk ke dunia usaha dan dunia industri. Link and match-nya kita perkuat sejak awal,” ujar Aries.
Sebagai bentuk keseriusan, Dindik Jawa Timur juga berkomitmen melengkapi sarana dan prasarana pendukung pendidikan inklusif. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pendidikan inklusif yang tidak hanya ramah bagi ABK, tetapi juga berkelanjutan dan berdaya saing.
Dengan pengukuhan Pokja dan MKKS ini, Dindik Jatim menargetkan pendidikan inklusif tidak lagi menjadi konsep, melainkan praktik nyata yang hadir di setiap ruang belajar.(dpr)
Editor : Redaksi