MERAHPUTIH.ID | JAKARTA - Ketersediaan anggaran negara untuk menanggulangi bencana virus Corona (Covid-19) serta restrukturisasi ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya wabah Covid-19 dikhawatirkan sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.
Cak Imin menegaskan, jumlah utang luar negeri karena keterbatasan anggaran akibat kondisi tersebut. Di mana ketersediaan anggaranya tidak ada atau kurang mencukupi.
"Peluang ini justru potensi godaan berutang ke luar negeri. Jangan lah, karena besaran utang membuat Indonesia tidak merdeka," tegas politisi kelahiran Jombang ini, sesaat lalu (Rabu, 1/4/2020) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Sebab itu, sambung Cak Imin, solusi logis, cepat dan tepat diharapkan lebih dikedepankan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, khususnya kebutuhan anggaran.
"Pemerintah harus punya kebijakan rasional," tutup Ketua Umum PKB ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan sebagai fondasi dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian, dan stabilitas keuangan.
Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN untuk penanganan APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun.
Total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya UMKM. (sjt/tji)
Baca juga: DPR Umumkan Skema Baru Gaji dan Tunjangan, Anggota Dewan Kini Terima Rp65,59 Juta Per Bulan
Editor : Redaksi