Lima SLB Swasta Resmi Menjadi Negeri, Jatim Perkuat Akses Pendidikan Inklusif

harianmerahputih.id
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai

MERAHPUTIH I SURABAYA - Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperluas akses pendidikan inklusif kembali ditegaskan. Melalui Dinas Pendidikan Jawa Timur, lima Sekolah Luar Biasa (SLB) yang sebelumnya berstatus swasta resmi bertransformasi menjadi sekolah negeri. Lima sekolah tersebut tersebar di Surabaya, Mojokerto, Kediri, Pacitan, dan Probolinggo.

Langkah ini bukan sekadar perubahan status administratif. Di baliknya, tersimpan upaya panjang untuk memastikan anak-anak penyandang disabilitas memperoleh layanan pendidikan yang setara, berkualitas, dan berkelanjutan. Program penegerian SLB ini menjadi bagian dari strategi besar peningkatan mutu pendidikan khusus yang digagas melalui Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKPLK) Dinas Pendidikan Jatim.

Baca juga: Khofifah Tekankan Sinergi Ulama–Umara di Musda XI MUI Jatim

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menegaskan bahwa seluruh proses penegerian telah rampung. Kini, pemerintah tinggal menunggu momentum peresmian yang akan dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

“Alhamdulillah prosesnya sudah 100 persen selesai. Tinggal peresmian yang nantinya akan dilakukan Bu Gubernur langsung,” ujar Aries, Sabtu (27/12/2025).

Menurut Aries, perubahan status SLB dari swasta menjadi negeri memiliki arti strategis. Dengan status negeri, sekolah akan mendapatkan perhatian yang lebih optimal dari pemerintah, terutama dalam penguatan sarana prasarana, pembiayaan operasional, serta pengembangan mutu layanan pendidikan.

Ia menambahkan, penegerian SLB juga menjadi solusi bagi daerah yang selama ini belum memiliki SLB negeri. Surabaya, sebagai kota terbesar di Jawa Timur, menjadi salah satu contoh wilayah yang akhirnya memiliki SLB negeri setelah program ini direalisasikan.

“Setelah statusnya negeri, fokus berikutnya adalah peningkatan mutu dan kualitas layanan pendidikan bagi murid disabilitas. Ini bagian dari tanggung jawab negara,” tegasnya.

Proses penegerian sendiri bukan perkara mudah. Aries menjelaskan, setiap sekolah harus melalui tahapan validasi dan asistensi yang ketat. Aspek kepemilikan lahan, kelayakan operasional, hingga kesiapan manajemen sekolah menjadi penilaian utama.

Sekolah swasta yang memenuhi persyaratan, terutama yang berdiri di atas lahan milik pemerintah provinsi, memiliki peluang besar untuk dinaikkan statusnya menjadi sekolah negeri.

Sementara itu, Kepala Bidang PKPLK Dindik Jatim, Iva Chandraningtyas, memastikan seluruh aspek administrasi telah tuntas. Nomenklatur penegerian SLB telah tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan diperkuat melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

“Secara administrasi sudah selesai semua. Pergub sudah turun, tinggal peresmian pada tanggal 29,” ungkap Iva.

Baca juga: Perayaan Tahun Baru di Jatim Tanpa Mewah-mewah, Khofifah Ajak Warga Fokus Berdoa

Ia menjelaskan, penegerian SLB merupakan program unggulan pertama yang dicetuskan Dinas Pendidikan Jawa Timur melalui Bidang PKPLK. Dalam prosesnya, Dindik Jatim melibatkan sedikitnya 13 organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bersinergi, mulai dari urusan aset, kepegawaian, hingga regulasi.

Proses intensif tersebut memakan waktu kurang lebih enam bulan hingga seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi. Salah satu tantangan utama adalah penyesuaian status sumber daya manusia, khususnya guru dan tenaga kependidikan yang sebelumnya berstatus Guru Tetap Yayasan (GTY).

“Penyesuaian SDM menjadi bagian penting dalam penegerian, termasuk transisi guru non-ASN agar dapat masuk dalam skema GTT maupun PPPK paruh waktu,” jelasnya.

Dari sisi kesiapan sekolah, SMPLB-B Karya Mulia Surabaya menjadi salah satu contoh nyata kesiapan tersebut. Kepala sekolah Agus Hadi menyampaikan bahwa sekolahnya ditunjuk menjadi SLB negeri karena berdiri di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Saat ini, kesiapan sekolah dinyatakan telah mencapai 100 persen. Sejumlah perbaikan sarana dan prasarana dilakukan dengan pendanaan langsung dari Bidang PKPLK, mulai dari pembenahan pagar, penataan ruang, hingga peningkatan estetika lingkungan sekolah agar lebih rapi, bersih, dan nyaman.

Baca juga: Khofifah Turun ke Simolawang Surabaya, Pasar Murah Jadi Ruang Harapan Warga

“Secara fisik sudah siap. Namun secara teknis memang masih ada keterbatasan administratif karena nomenklatur sekolah negeri belum resmi,” ujar Agus.

SLB-B Karya Mulia saat ini menaungi empat jenjang pendidikan, yakni TK, SD, SMP, dan SMA, dengan total 131 peserta didik. Dalam struktur sebelumnya, masing-masing jenjang memiliki kepala sekolah sendiri. Namun setelah resmi menjadi sekolah negeri, struktur tersebut akan disederhanakan dengan hanya satu kepala sekolah yang penunjukannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dari sisi tenaga pendidik, sekolah ini memiliki 16 guru ASN dan 21 guru berstatus GTY. Guru non-ASN tersebut tengah diproses untuk beralih menjadi Guru Tidak Tetap (GTT) dan PPPK paruh waktu sesuai regulasi yang berlaku.

Sebagai penanda resmi perubahan status ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dijadwalkan akan meresmikan lima SLB negeri tersebut pada Senin (29/12/2025) mendatang. Peresmian dipusatkan di SLB-B Karya Mulia Surabaya.

Momentum ini sekaligus menjadi simbol hadirnya negara lebih dekat dengan anak-anak berkebutuhan khusus di Jawa Timur, memastikan bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar wacana, melainkan kebijakan nyata yang terus diperluas.(dpr)

Editor : Redaksi

Politik
Berita Populer
Berita Terbaru