MERAHPUTIH I SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Namun hingga pertengahan Januari 2026, tingkat koperasi yang benar-benar berjalan masih jauh dari target. Dari total 8.494 KDKMP yang telah berbadan hukum di Jawa Timur, baru 997 koperasi yang sudah beroperasi aktif atau setara 11,7 persen.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Endy Alim Abdi Nusa, menegaskan bahwa angka tersebut menunjukkan pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan secara bertahap dan realistis.
Baca juga: Lia Istifhama: Influencer Tak Cukup Bermodal Popularitas, Harus Berkarakter dan Berilmu
“Dari 8.494 KDKMP yang sudah berbadan hukum, yang beroperasi saat ini baru 997 koperasi. Itu sekitar 11,7 persen dari total keseluruhan,” ujar Endy, Selasa (13/1/2026).
Meski demikian, koperasi yang telah berjalan tidak hanya bergerak di satu sektor. Dari 997 koperasi aktif tersebut, tercatat terdapat 1.292 unit usaha yang telah beroperasi. Hal ini dimungkinkan karena satu koperasi dapat mengelola lebih dari satu jenis usaha sekaligus.
“Jumlah unit usahanya mencapai 1.292. Karena satu koperasi bisa memiliki beberapa unit usaha. Ada yang bergerak di penjualan sembako, koperasi simpan pinjam, sampai pengelolaan gudang,” jelasnya.
Keberadaan KDKMP juga mulai menyerap sumber daya manusia dalam jumlah signifikan. Endy menyebut, hingga kini jumlah anggota koperasi yang telah tercatat mencapai lebih dari 157 ribu orang, yang mayoritas berasal dari desa dan kelurahan setempat.
Tak hanya dari sisi kelembagaan dan usaha, pengembangan infrastruktur koperasi juga terus dipetakan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama instansi terkait telah mendata ribuan lokasi yang disiapkan untuk pembangunan gerai KDKMP.
“Untuk pembangunan gerai, lahan yang sudah terdata sekitar 6.867 lokasi. Dari data teman-teman Kodam V/Brawijaya, yang sudah ada titiknya dan siap dibangun itu sebanyak 4.295 lokasi,” ungkap Endy.
Baca juga: Reses di 16 Daerah Jatim, Lia Istifhama Tegaskan Empat Agenda Mendesak Nasional
Gerai yang dimaksud bukan sekadar toko kecil, melainkan pusat layanan ekonomi desa terpadu. Setiap titik direncanakan memiliki gudang dan fasilitas pendukung lain dalam satu kawasan.
“Yang dibangun itu gudang. Lalu ada gerai lain, seperti toko sembako dengan luasan sekitar 1.000 meter persegi. Dari situ ada toko sembako, apotek, klinik. Lengkap,” tegasnya.
Meski Kementerian Koperasi menargetkan agar KDKMP dapat beroperasi 100 persen pada tahun ini, Endy mengakui target tersebut bukan perkara mudah untuk direalisasikan. Sejumlah kendala struktural di lapangan menjadi faktor penghambat utama.
“Kendalanya cukup berat. Ada beberapa kabupaten dan kota yang desa-desanya tidak memiliki tanah aset atau tanah bengkok. Itu jadi persoalan mendasar,” jelasnya.
Baca juga: Pemprov Jatim Gaspol Kendalikan Inflasi, Pasar Murah Digelar di Lamongan
Selain keterbatasan aset lahan, kondisi geografis juga menjadi tantangan serius, terutama di wilayah dengan kontur tanah pegunungan.
“Yang kedua, ada daerah-daerah dengan kontur tanah yang tidak datar. Seperti di Pasuruan dan Probolinggo, kawasan pegunungan dekat Semeru dan Bromo. Itu sulit mencari lahan yang benar-benar datar untuk pembangunan,” tambahnya.
Endy menegaskan, Pemprov Jatim tetap berkomitmen mendorong KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa. Namun, proses percepatan harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan agar pembangunan koperasi tidak berhenti pada aspek legalitas semata, melainkan benar-benar hidup dan berkelanjutan.
“Yang penting koperasi itu bukan hanya berdiri di atas kertas, tapi benar-benar berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat desa,” pungkasnya.(dpr)
Editor : Redaksi