MERAHPUTIH I SEMARANG — Di saat air masih menggenangi sejumlah wilayah dan ribuan warga bertahan di pengungsian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai melangkah ke fase berikutnya: memetakan dampak pascabencana banjir yang melanda kawasan Pantai Utara (Pantura). Fokus utama diarahkan pada infrastruktur strategis, khususnya jalur Pantura yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas dan perekonomian nasional.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengungkapkan bahwa proses pendataan kerusakan baru bisa dimulai secara bertahap karena banjir di beberapa daerah belum sepenuhnya surut.
Baca juga: Banjir Bandang Rendam 6.328 Rumah di Situbondo, Pemkab Bergerak Cepat Lakukan Penanganan
“Banjir di Jawa Tengah memang sampai saat ini belum selesai semuanya. Untuk penanganan pascabencana, kami baru mulai menghitung dan memetakan,” ujar Taj Yasin usai menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026).
Menurutnya, jalur utama Pantura dari Kabupaten Rembang hingga Kota Semarang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Selain jalan nasional, kerusakan juga meluas ke jalan kabupaten dan provinsi yang ikut menanggung beban lalu lintas berat selama banjir berlangsung.
“Kami sampaikan ke pemerintah pusat, jalur Pantura dari Rembang sampai Semarang itu belum kita hitung semuanya. Belum lagi dari Semarang ke arah barat,” jelasnya.
Pantura bukan sekadar ruas jalan. Ia adalah nadi distribusi logistik, jalur pergerakan industri, dan penghubung antardaerah di Pulau Jawa. Ketika jalur ini terganggu, efeknya merembet ke banyak sektor, mulai dari ekonomi, perdagangan, hingga harga kebutuhan pokok.
Menyadari besarnya risiko tersebut, Pemprov Jawa Tengah mulai menyiapkan langkah jangka menengah dan panjang. Salah satunya melalui pengajuan anggaran ke pemerintah pusat, termasuk untuk pembangunan dan peninggian tanggul di sejumlah titik rawan banjir, agar kejadian serupa tidak terulang pada tahun mendatang.
Di wilayah Pati, banjir dipicu oleh limpasan debit air yang jauh melebihi kapasitas sungai. Kondisi ini menandakan perlunya intervensi struktural yang lebih serius.
“Kalau limpasan, berarti debit airnya tinggi. Ini artinya perlu peninggian tanggul atau normalisasi sungai,” kata Taj Yasin.
Situasi menjadi semakin kompleks karena banjir kali ini bertepatan dengan musim rob. Air laut yang pasang menghambat aliran sungai ke muara, membuat pembuangan air tersendat dan genangan bertahan lebih lama.
Di Kota Pekalongan, Pemprov Jateng menilai pembangunan bendungan karet di Sungai Bremi sebagai kebutuhan mendesak. Infrastruktur serupa juga direncanakan di wilayah hilir Kabupaten Pati. Namun, Taj Yasin menegaskan bahwa pendekatan teknokratis semata tidak cukup.
Baca juga: KPK Ringkus Bupati Pati dalam OTT, Dugaan Korupsi Kembali Guncang Kepala Daerah
Pemerintah, kata dia, harus membuka ruang dialog dengan masyarakat, khususnya nelayan yang menggantungkan hidupnya pada akses sungai dan laut.
“Kalau dipasang tanggul karet, kapal nelayan bisa tidak masuk. Ini tidak boleh langsung dipasang begitu saja, harus kita diskusikan dan libatkan masyarakat,” tegasnya.
Untuk penanganan darurat, Pemprov Jawa Tengah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Pantura, termasuk Pati dan Pekalongan. Operasi ini telah berjalan sejak 15 Januari dan diperpanjang hingga 24 Januari, sembari menunggu evaluasi dan perkembangan cuaca dari BMKG.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, menyampaikan bahwa banjir hingga kini masih terjadi di Kabupaten Pati, Kudus, dan Pekalongan. Kerugian material pun diperkirakan cukup besar, meski pendataan masih berlangsung.
Dalam kondisi darurat, BPBD menegaskan bahwa keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Evakuasi terus dilakukan secara terpadu bersama TNI, Polri, dan relawan, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Baca juga: KAI Pulihkan Layanan Pascabanjir, Keselamatan Jadi Prioritas Utama
“Pengungsian semua memakai bangunan fasos dan fasum, seperti sekolah, masjid, dan aula. Pangan didukung Kemensos, Dinsos, PMI, Baznas, dan masyarakat,” kata Bergas.
Ia menambahkan, banjir yang berulang menjadi pengingat penting bahwa pembangunan ke depan harus lebih adaptif dan tangguh terhadap bencana. Infrastruktur tidak cukup hanya kuat secara fisik, tetapi juga harus dirancang selaras dengan karakter alam dan perubahan iklim.
Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menghadapi cuaca ekstrem yang kian sulit diprediksi.
“Kalau ada cuaca ekstrem, segera menginformasikan dan sudah punya rencana ke mana harus mengungsi. Supaya tidak gagap saat bencana datang,” pungkasnya.
Banjir di Pantura Jawa Tengah bukan hanya persoalan musiman, melainkan ujian kolektif bagi tata kelola wilayah pesisir. Di sinilah keteguhan negara diuji: hadir bukan hanya saat air meluap, tetapi juga ketika keputusan strategis harus diambil demi keselamatan rakyat dan keberlanjutan pembangunan.(sem)
Editor : Redaksi