MERAHPUTIH I SURABAYA - Di tengah tekanan terhadap ruang fiskal negara yang kian terbatas, wacana mengenai efektivitas program sosial kembali mengemuka. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan, terutama terkait ketepatan sasaran penerima manfaat.
Anggota legislatif Lia Istifhama, yang akrab disapa Ning Lia menilai, di tengah kondisi anggaran yang tidak leluasa, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Ia menekankan pentingnya fokus pada kelompok desil 1, 2, dan 3 sebagai prioritas utama penerima manfaat MBG.
Baca juga: Disdik Jatim Pertahankan Luring, WFH Pendidikan Masih Tunggu Keputusan Pusat
Menurutnya, program MBG sejatinya merupakan kebijakan yang sangat mulia dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dari sisi pemenuhan gizi. Namun demikian, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada ketepatan dalam menentukan sasaran.
“Program makan bergizi gratis atau MBG sebenarnya program super mulia, tapi jika tepat sasaran. Dalam hal ini, penerima manfaat jangan lepas dari desil 1, 2, 3, kecuali instrumen-instrumen perekonomian negara kita sangat stabil,” ujar Lia.
Ia menjelaskan, perluasan cakupan program seharusnya dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kondisi makroekonomi nasional. Jika indikator kesejahteraan sudah menunjukkan stabilitas—seperti layanan kesehatan gratis yang merata serta ekosistem UMKM yang kuat dan kompetitif—maka distribusi manfaat dapat diperluas ke kelompok masyarakat lainnya.
Dalam pandangannya, ketika aspek dasar kesejahteraan seperti kesehatan dan ekonomi telah terjamin, maka kebijakan pemerataan program sosial, termasuk MBG, dapat dioptimalkan secara lebih luas dan inklusif.
“Sebagai contoh, fasilitas kesehatan dalam kategori financial freedom alias berobat gratis, ekosistem UMKM tumbuh dengan daya saing nasional, maka aspek-aspek pokok yang bersifat kesejahteraan sosial dalam hal ini kesehatan dan ekonomi terjamin. Jika itu terjadi, maka pemerataan MBG tentunya bisa dimaksimalkan kembali,” imbuhnya.
Baca juga: Mobil Pelat Merah Viral di Jombang, Pemprov Jatim Lakukan Penelusuran
Lebih jauh, Lia juga mengingatkan potensi ketidakefektifan program apabila tidak diarahkan secara tepat. Ia menyoroti kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara program dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang secara ekonomi sudah mapan.
Menurutnya, kelompok tersebut belum tentu membutuhkan atau bahkan memanfaatkan program MBG secara optimal, mengingat preferensi konsumsi yang berbeda.
“Karena sekali lagi, MBG sangat bagus. Hanya saja jika penerima manfaat dari desil yang masuk kategori sejahtera, maka kita tentu bisa mencoba rasionalisasi pikiran, kira-kira penerima manfaat tersebut menerima MBG sebagai program kemanfaatan atau tidak. Jangan-jangan mereka tidak mau makan menu MBG karena tidak sesuai dengan preferensi makanan mereka akibat tingkat ekonomi yang mapan,” jelasnya.
Baca juga: Pemprov Jatim Gelar Apel dan Halal Bihalal, Khofifah Tekankan Keikhlasan Puasa dan Disiplin Kerja
Ia pun menegaskan bahwa kritik dan masukan terhadap program pemerintah bukanlah bentuk penolakan, melainkan bagian dari upaya konstruktif untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik. Dalam konteks ini, evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar program yang dirancang pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata di lapangan.
“Intinya, program pemerintah apapun itu tentu positif, dan kita sebagai bagian dari masyarakat seyogyanya memberikan masukan-masukan progresif. Jangan sampai apapun yang baik dari pemerintah, kemudian turun ke bawah ada ketidaktepatan sasaran sehingga tujuan besar kemaslahatan tidak sepenuhnya dinilai publik sebagai kebijakan yang efektif,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kebijakan sosial di era keterbatasan anggaran harus berbasis data dan realitas lapangan. Dengan demikian, setiap rupiah yang dikeluarkan negara dapat memberikan manfaat maksimal, terutama bagi masyarakat yang berada di lapisan paling rentan.(pps)
Editor : Redaksi