MERAHPUTIH I SURABAYA – Komitmen pengelolaan lingkungan berkelanjutan di kawasan metropolitan kembali ditegaskan. Eri Cahyadi bersama para kepala daerah di wilayah aglomerasi Surabaya Raya resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (28/3/2026) malam.
Penandatanganan tersebut turut dihadiri Khofifah Indar Parawansa serta disaksikan langsung oleh Hanif Faisol Nurofiq. Kolaborasi lintas daerah ini menjadi tonggak penting dalam menjawab persoalan klasik perkotaan: lonjakan volume sampah.
Baca juga: Jatim Perkuat Siaga Kekeringan, BNPB Siapkan Water Bombing hingga Modifikasi Cuaca
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar pengelolaan limbah, melainkan bagian dari transformasi besar menuju pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Menurutnya, pendekatan berbasis teknologi ramah lingkungan mampu mengubah sampah menjadi sumber energi yang bernilai.
“Ini bukan hanya soal sampah, tapi bagaimana kita mengubah persoalan menjadi kekuatan baru. Dari limbah menjadi energi, dari masalah menjadi solusi,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program PSEL sangat bergantung pada sinergi antarwilayah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2025 yang mensyaratkan minimal 1.000 ton sampah per hari sebagai bahan baku operasional.
Di kawasan Surabaya Raya, total timbulan sampah mencapai sekitar 1.100 ton per hari. Rinciannya berasal dari Kota Surabaya sebesar 600 ton, Kabupaten Gresik 250 ton, Kabupaten Sidoarjo 150 ton, dan Kabupaten Lamongan 100 ton per hari. Rencananya, fasilitas PSEL akan dibangun di Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, Surabaya.
Khofifah memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengawal penuh pelaksanaan kerja sama tersebut, mulai dari koordinasi hingga evaluasi lintas daerah. Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara upaya teknis dan nilai kebersamaan dalam pembangunan.
“Sinergi menjadi kunci. Ikhtiar lahir harus sejalan dengan ikhtiar batin agar hasilnya maksimal,” imbuhnya.
Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi besar pengelolaan sampah berbasis energi di Surabaya. Sebelumnya, Pemkot Surabaya telah memiliki fasilitas PSEL di Benowo dengan kapasitas sekitar 1.000 ton per hari.
Namun, dengan total produksi sampah mencapai 1.800 ton per hari, masih terdapat sekitar 800 ton sampah yang belum tertangani. Untuk itu, pihaknya mengusulkan pembangunan fasilitas baru berbasis waste to energy dengan teknologi insinerator.
Baca juga: Jatim Perkuat Jejaring Vokasi di Forum Saudagar Bugis-Makassar
“Masih ada sisa sekitar 800 ton per hari yang harus kita selesaikan. Karena itu kami dorong penambahan fasilitas baru,” kata Eri.
Ia menyebutkan bahwa lokasi pembangunan telah disepakati di kawasan Sumberejo, berbeda dengan fasilitas yang sudah beroperasi di Benowo. Menariknya, jika usulan tersebut disetujui pemerintah pusat, Pemkot Surabaya tidak perlu menanggung biaya pembangunan maupun tipping fee.
“Ini tentu akan sangat membantu dari sisi pembiayaan sekaligus mempercepat penanganan sampah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eri menegaskan bahwa kerja sama regional dengan Gresik, Sidoarjo, dan Lamongan menjadi strategi untuk memenuhi kapasitas ideal fasilitas yang direncanakan mencapai 1.000 ton per hari.
Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memberikan apresiasi atas capaian Jawa Timur dalam pengelolaan sampah. Ia menyebut provinsi ini sebagai yang terbaik secara nasional.
Baca juga: Pemprov Jatim Siapkan Perda Masyarakat Adat, Khofifah Dorong Perlindungan Terpadu
“Capaian pengelolaan sampah Jawa Timur mencapai 52,7 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang masih 24,95 persen. Ini prestasi luar biasa,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti penurunan praktik open dumping di Jawa Timur yang dinilai lebih progresif dibandingkan daerah lain. Saat ini, angka open dumping di Jatim tersisa sekitar 44,7 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional yang masih 66 persen.
Hanif pun mendorong daerah lain untuk menjadikan Jawa Timur sebagai rujukan dalam pengelolaan sampah berbasis energi.
“Banyak praktik baik di Jawa Timur yang bisa direplikasi. Ini bisa menjadi barometer nasional dalam pengelolaan sampah,” pungkasnya.(sub)
Editor : Redaksi