Kinerja Jatim 2025 Tembus 98,33 Persen, Khofifah Paparkan LKPJ di DPRD

harianmerahputih.id

MERAHPUTIH I SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (30/3). Penyampaian tersebut menjadi wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus refleksi capaian pembangunan sepanjang tahun 2025.

Dalam paparannya, Khofifah menegaskan bahwa pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 mencatat hasil yang sangat optimal. Realisasi kinerja mencapai 98,33 persen dari total 4.021 indikator program dan kegiatan, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 98,25 persen.

Baca juga: Disdik Jatim Atur Ketat Penggunaan Gawai di Sekolah, Dorong Pembelajaran Berbasis Karakter

“Capaian ini bukan sekadar angka, tetapi hasil nyata dari sinergi dan kolaborasi seluruh elemen pembangunan di Jawa Timur,” ujarnya.

Kinerja tersebut turut diperkuat dengan raihan 133 penghargaan lintas sektor sepanjang 2025. Dari sisi fiskal, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025, pendapatan daerah terealisasi Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target Rp28,55 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp31,20 triliun atau 93,82 persen dari target Rp33,25 triliun.

“Ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel,” imbuhnya.

Di tengah tekanan ekonomi global, Jawa Timur mampu menjaga stabilitas dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,33 persen (c-to-c), melampaui target RKPD. Kontribusi terhadap perekonomian nasional tercatat 14,40 persen dan 25,29 persen terhadap Pulau Jawa, menegaskan posisi strategis Jatim sebagai motor penggerak ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Jawa Timur tahun 2025 sebesar 2,93 persen (y-on-y), tetap berada dalam sasaran nasional. Kondisi ini mencerminkan daya beli masyarakat yang terjaga serta efektivitas kebijakan stabilisasi harga.

Di sektor investasi, realisasi mencapai Rp147,7 triliun, tertinggi dalam enam tahun terakhir. Sementara kinerja ekspor tumbuh 16,61 persen, didorong peningkatan ekspor nonmigas. Program misi dagang juga mencatat capaian signifikan, dengan 12 kali kegiatan dalam negeri menghasilkan transaksi Rp16,31 triliun, melampaui capaian kumulatif periode 2019–2024. Adapun misi dagang ke Singapura menghasilkan transaksi Rp4,163 triliun.

Dalam aspek kesejahteraan, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,30 persen atau turun sekitar 89,53 ribu jiwa dibanding tahun sebelumnya. Bahkan sepanjang 2020–2025, Jawa Timur mencatat penurunan kemiskinan terbesar secara nasional, mencapai 781,68 ribu jiwa.

Baca juga: Surabaya Perkuat Kolaborasi Regional, Sampah Diolah Jadi Energi Listrik

Kemajuan juga terlihat pada status desa. Berdasarkan keputusan Kementerian Desa PDTT, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur mencapai 4.716 desa atau sekitar 23 persen dari total nasional.

“Jawa Timur menjadi penyumbang desa mandiri terbanyak di Indonesia,” jelasnya.

Ketimpangan ekonomi turut menurun dengan rasio gini sebesar 0,359, terendah dalam enam tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,13 atau naik 0,78 poin dan melampaui target RKPD.

Di bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,71 persen, lebih rendah dari angka nasional, dengan penurunan jumlah pengangguran sekitar 90 ribu orang.

Baca juga: Reuni Akbar FH Unair 2026, Dari Nostalgia Menuju Kolaborasi Besar Alumni

Selain itu, indikator sosial lainnya juga menunjukkan tren positif, di antaranya Indeks Kesalehan Sosial sebesar 77,49 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 73,43.

“Seluruh capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan Jawa Timur tidak hanya tumbuh, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan,” tegas Khofifah.

Pemprov Jatim juga terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini tercermin dari peningkatan IPM serta indikator lainnya.

Di sisi pelayanan publik, Jawa Timur mencatat capaian terbaik nasional dengan skor 4,75 dari skala 5, menandakan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional dan responsif.(pps)

Editor : Redaksi

Politik
Berita Populer
Berita Terbaru