MERAHPUTIH I JAKARTA - Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, melontarkan kritik tajam atas maraknya kekerasan terhadap anak di tempat penitipan anak (day care), menyusul terungkapnya kasus di Aresha Daycare. Ia menilai, peristiwa tersebut bukan kasus tunggal, melainkan bagian dari persoalan sistemik yang selama ini terabaikan.
“Ini fenomena gunung es. Ada masalah mendasar, mulai dari lemahnya pengawasan hingga tidak sinkronnya antarinstansi,” tegasnya, Minggu (27/4).
Baca juga: Ning Lia: Judi Online Bukan Hiburan, Tapi Jerat Psikologis yang Menghancurkan
Berdasarkan data penegak hukum per 26 April 2025, Aresha Daycare menampung 103 anak, dengan sekitar 53 anak diduga mengalami kekerasan fisik dan perlakuan tidak manusiawi. Temuan ini memicu keprihatinan publik dan mendorong evaluasi menyeluruh sistem pengelolaan daycare.
Lia menyoroti buruknya koordinasi lintas sektor. Pengelolaan daycare tersebar di berbagai instansi, mulai dinas pendidikan, sosial, kesehatan hingga perlindungan perempuan dan anak yang dinilai membuat pengawasan terfragmentasi.
“Tanpa sinkronisasi, pengawasan hanya administratif, bukan kontrol nyata di lapangan. Akibatnya, evaluasi tidak berjalan,” ujarnya.
Baca juga: Ning Lia: Fatayat NU Harus Jadi Motor Peradaban Perempuan
Ia juga mengkritik lemahnya pengawasan rutin serta keterbatasan sumber daya, sehingga program ramah anak belum berjalan optimal. Di sisi lain, menjamurnya daycare berbasis bisnis tanpa standar jelas dinilai memperparah situasi.
“Daycare bukan sekadar tempat titip anak, tapi ruang tumbuh kembang. Kalau hanya orientasi bisnis, potensi pelanggaran sangat besar,” tegasnya.
Baca juga: Ning Lia Tegaskan Komitmen Jaga Amanah, Serap Aspirasi Warga Hingga Pelosok
Lia mendorong evaluasi total, mulai dari perizinan, standar operasional, hingga mekanisme pengawasan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk memastikan perlindungan anak berjalan efektif.
“Kasus ini harus diusut tuntas dan transparan. Ini momentum pembenahan agar tidak ada lagi anak menjadi korban,” pungkasnya.(pps)
Editor : Redaksi