MERAH PUTIH | Surabaya – Distributor dan pabrik gula swasta disebut-sebut sebagai pihak paling diuntungkan dengan impor gula besaran-besaran. Apalagi, jika harga gula melambung di atas Harga Eceren Tertinggi (HET). Mereka juga dinilai menjadi ancaman baru bagi pabrik gula milik BUMN.
Keinginan pemerintah untuk swasembada gula menjadi salah satu alasan kuat untuk mengizinkan berdirinya dan beroperasinya pabrik gula swasta baru. Keberadaan pabrik gula (PG) swasta yang dibangun dengan teknologi modern dan berkapasitas giling besar menjadi ancaman baru bagi pabrik gula yang dikelola PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
Baca juga: THR Direksi dan Komisaris PTPN XI untuk Sembako Kemanusiaan
Pasalnya, pabrik gula swasta yang berkapasitas besar ini rata-rata belum memiliki lahan tebu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tebu (BBT). Ujung-ujungnya adalah permohonan impor raw sugar (gula mentah), agar pabrik gula tidak idle capacity serta melakukan pembelian tebu milik petani dengan menggunakan bobot tebu. Bukan rendemen seperti diterapkan oleh PTPN.
“Tentu kami kecewa saat masuk musim giling, harga gula sudah terkoreksi mendekati harga eceran tertinggi (HET). Padahal saat Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri harga gula melambung tinggi,” ungkap sumber di kalangan pengusaha gula di Surabaya saat ditemui Tim Merah Putih, Senin (15/6/2020).
Pria yang sudah puluhan tahun bergelut dengan komoditas tebu ini menjelaskan dari melambungnya harga gula beberapa waktu lalu, yang paling diuntungkan adalah pedagang gula dan pabrik gula swasta yang mendapat kuota impor raw sugar. Sedang untuk PTPN, lanjut dia, semua petani mengetahui bahwa di semua pabrik gula milik PTPN sudah tidak ada gula lagi. Sesuai aturan, PG milik BUMN harus segera menjual melalui lelang gula produksi tahun 2019 sebelum tahun 2019 berakhir. Sehingga, Desember 2019 atau paling lambat Januari 2020 lelang gula milik PTPN terakhir dilakukan.
”Pedagang dan PG Swasta paling diuntungkan. Apalagi di awal giling saat ini yang di beberapa daerah masih turun hujan. Saat tebu sudah masak dan siap tebang terkena hujan maka rendemen akan mengalami penurunan kurang lebih 0,5 persen. Sedangkan bobot tebu akan naik,” beber dia.
PG milik PTPN, jelasnya, membeli tebu rakyat tetap dengan sistem bagi hasil 67% petani dan 33 % pabrik gula. Sementara PG swasta yang tidak punya banyak lahan melakukan sistem beli putus tebu berdasarkan bobot tebu. “Tentu saja sistem ini sangat menggiurkan bagi petani. Sebab, petani akan mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan mengirim tebu ke PG milik PTPN. Keuntungan pertama, mereka akan dibeli dengan harga mahal walaupun rendemen mereka rendah dan keuntungan yang kedua, mereka langsung mendapatkan uang tunai,” paparnya.
Ditanya darimana PG swasta mendapatkan keuntungan kalau menggiling tebu dengan rendemen rendah? Dia pun menjawab, “ Mereka sudah mendapatkan margin keuntungan dari menggiling row sugar kemarin,” tegasnya.
Fenomena saat ini arah ke depannya sangat jelas, yaitu tumbuh suburnya pabrik gula swasta dengan meruginya pabrik gula milik BUMN. Bila PG milik PTPN terus merugi, maka pemerintah akan melakukan penutupan pabrik gula yang dinilai merugikan Negara. Ini sudah terjadi di beberapa PG yang ditutup, sebut saja PG Toelangan, PT Watoetoelis dan beberapa PG lainnya.
Ditanya apakah PG swasta yang diuntungkan itu termasuk PT Kebun Tebu Mas (KTM) Lamongan dan PT Kebon Agung Malang yang mendatangkan impor raw sugar dalam waktu bersamaan? Sumber ini meminta wartawan Harian Merah Putih untuk mengkonfirmasi ke pihak PG swasta tersebut.
Sebelumnya, Harian Merah Putih mengungkap PT Kebun Tebu Mas (KTM) mengimpor 35 ribu ton raw sugar (gula mentah) yang bongkar di di Pelabuhan Maspion, Gresik pada 9 Mei 2020. Tahun 2019 lalu, pabrik gula milik pengusaha Ali Sanjaya yang berlokasi di Ngimbang, Lamongan ini mendapat jatah impor gula 52.140 ton. PT KTM sendiri termasuk pemain baru. Pabriknya baru berdiri baru pada tahun 2015. Namun kapasitas produksinya sangat besar.
PT Kebon Agung Malang pada Mei 2020 lalu juga mengimpor raw sugar 25.800 ton pada Mei 2020 lalu. Namun sial, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang mendatangi gudang Kebon Agung pada 20 Mei lalu, mendapati 300 ton gula milik PT PAP (distributor) yang ditimbun. Modus permainan harga gula lantas diungkap sang menteri. Distributor tersebut sengaja menjual gula di atas HET kepada distributor lain hingga mencapai 4-5 jalur distribusi sebelum gula dijual ke pengecer. Akibatnya harga gula melonjak tinggi di atas HET.
Baca juga: KPPU Curigai Masalah Distribusi Gula, KTM Cokot BUMN
Jatim Pusat Gula
Industri gula ini sangat menggiurkan bagi para pengusaha, dan Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah PG yang banyak dan merupakan provinsi dengan jumlah produksi gula tertinggi di nasional. Hal ini menjadi magnet bagi para pengusaha untuk mendirikan pabrik gula swasta baru.
Informasi yang diperoleh Tim Merah Putih, selain PT KTM di Lamongan, ada sejumlah PG swasta lainnya yang beroperasi di Jatim. Diantaranya PT Berkah Manis Makmur/PT Rejoso Manis Indonesia berlokasi di Blitar. Informasinya, perusahaan ini menginvestasikan Rp 1,3 triliun untuk mendirikan pabrik gula. Lalu, PT Dharmapala Usaha Semesta yang juga mengambil lokasi di Blitar. Perusahaan asal Singapura ini disebut-sebut berinvestasi Rp 1,2 triliun.
Menanggapi hal itu, Direktur PTPN XI Dwi Satrio Annurogo mengatakan persaingan pabrik gula saat ini semakin ketat. PG-PG milik PTPN XI tidak lagi bersaing dengan PG-PG milik PTPN X saja ,tetapi dengan PG swasta yang berkapasitas lebih besar dengan mesin modern. Jika bersaing dengan PG Milik PTPN X, bagi PTPN XI tidak terlalu berat. Sebab PG milik PTPN X sudah memiliki tebu asli daerah (TAD) untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tebunya.
Justru yang mengkhawatirkan adalah persaingan dengan PG swasta yang tidak banyak memiliki BBT tetapi pabriknya berkapasitas besar. “Strategi kami adalah meningkatkan kualitas kemitraan dengan petani tebu rakyat, melakukan penebangan tanaman sesuai dengan tingkat kemasakan sehingga mendapatkan potensi rendemen terbaik, serta meningkatkan efisiensi pabrik untuk mencegah loses dalam pabrik sebagai upaya menjaga potensi rendemen kebun,” papar Dwi Satrio yang dihubungi terpisah, Senin (15/6).
Dwi juga menjelaskan target produksi giling 2020, sesuai RKAP 2020 adalah 4.265.108.3 ton tebu digiling. Di masa pandemic Covid-19 ini, untuk aktivitas giling, pabrik gula PTPN XI menerapkan protokol Covid-19, demikian juga kegiatan yang terkait dengan aktivitas di Kebun, kegiatan tebang muat dan angkut. Untuk mengantisipasi dan pencegahan maka dilakukan rapid test terhadap petugas tebang.
Baca juga: Meski Pandemi, Jadwal Giling PTPN X On Schedule
Perlindungan Petani
Sementara itu, Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengusulkan harga patokan gula petani (HPP) dinaikkan menjadi Rp14.000 per kilogram, karena biaya pokok produksi gula mencapai Rp12.772 per kilogram. "Biaya pokok produksi gula sebesar itu berdasarkan kajian lapangan. Untuk itu, kami mendesak pemerintah untuk mulai memperhatikan petani tebu setelah kemarin disibukkan dengan stabilisasi harga di tingkat konsumen," ungkap Sekjen DPN APTRI, M. Nur Khabsyin.
Ia berharap pemerintah sekarang fokus untuk perlindungan petani, di antaranya dengan menerbitkan HPP gula tani sebesar Rp14.000/kg. Menurut dia, HPP gula tani dibutuhkan sebagai pengaman harga di tingkat petani dan sebagai pedoman untuk menghitung pendapatan petani.
Untuk saat ini, lanjut dia, harga gula petani mulai mengalami penurunan seiring dimulainya musim giling tebu pada akhir Mei dan awal Juni 2020 secara serentak di Pulau Jawa. Penetrasi kebijakan harga gula di pasaran, salah satunya diduga dipicu masuknya gula impor secara bersamaan dengan musim giling tebu.
Saat ini petani kesulitan menjual gula karena para pedagang dan distributor sudah mempunyai stok dari gula impor. "Kami minta pemerintah menginstruksikan kepada perusahaan yang memperoleh izin impor untuk membeli gula petani," pungkasnya. (sis/ara/red)
Editor : Ali Mahfud