MERAH PUTIH | Surabaya – Penyebab ambruknya pembangunan dermaga Pelabuhan Gili Iyang, Sumenep, Madura pada awal Juni lalu mulai terungkap. Dalam hearing yang digelar di DPRD Jawa Timur, Jumat (19/6/2020), Komisi D menemukan kejanggalan terkait hasil kajian Dishub Jatim tahun 2014 tentang rencana pembangunan dermaga yang ambruk sebelum dipakai itu.
Dalam hearing itu, Komisi D DPRD Jawa Timur menghadirkan Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur bersama Dishub Sumenep. Pertemuan ini membahas ambruknya dermaga Pelabuhan Gili Iyang Sumenep senilai Rp 15 miliar. Rapat yang digagas Komisi D ini menindaklanjuti temuan DPRD Jatim di lapangan.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim mengaku kecewa karena pembangunan dermaga di kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ini tidak direncanakan secara matang. Akibatnya, saat pelaksanaan proyek justru banyak kendala teknis di lapangan, seperti tiang pancang ambles hingga dermaga ambrol.
“Baru 76 persen penggarapan proyek tersebut, tiang pancang dermaga sudah ambles sehingga dermaga jadi ambrol. Akibatnya, pelaksana proyek kena blacklist dan denda hingga Rp 250 juta. Konsultannya juga harus diberi sanksi karena supervisinya lemah,” tandas Halim usai hearing.
Dia mengatakan hasil temuan di lapangan dengan klarifikasi dari Dishub Jatim terdapat kejanggalan, khususnya menyangkut hasil kajian Dishub Jatim tahun 2014 tentang rencana pembangunan dermaga Dungkek dan Dermaga Pulau Gili Iyang untuk pengembangan pariwisata kesehatan di pulau yang memiliki kandungan oksigen terbaik kedua di dunia tersebut.
Lantaran kandungan oksigen yang tinggi, pulau Gili Iyang juga disebut sebagai Pulau Awet Muda. Sebab penghuni pulau ini banyak yang berusia sekitar 100 tahun (satu abad).
“Dishub Jatim ternyata melakukan kajian di dua tempat yakni di Bancamara (baru) dan di Banraas (lama). Namun yang dibangun melalui dana bantuan keuangan dari Provinsi itu justru yang ada di Bancamara,” papar politisi Partai Gerindra ini.
Pertimbangan dermaga baru dibangun di Bancamara, lanjut Abdul Halim, karena lokasinya berada di wilayah selatan sehingga lebih terlindung dari angin timur karena terdapat penghalang Pulau Madura dan Pulau Gili Iyang. “Jadi pembangunan dermaga baru di Bancamara itu diharapkan bisa menjadi alternatif dermaga di Banraas jika memasuki angin timur,” sebut politisi asli Bangkalan ini.
Sementara dari Dishub Sumenep, lanjut Abdul Halim juga menjelaskan dana bantuan keuangan untuk pembangunan dermaga Dungkek sebesar Rp 43 miliar dan Pulau Gili Iyang Rp 17 miliar, sehingga totalnya sebesar Rp 60 miliar. Namun karena belum terserap seluruhnya sehingga dalam PAK dimasukkan menjadi Silpa di Kasda Sumenep sebesar 45 persen dari total bantuan keuangan.
“Harusnya Silpa itu dikembalikan ke Pemprov Jatim tapi dengan pertimbangan supaya kelanjutan proyek tidak molor sehingga Silpa itu sengaja ditaruh di Kasda Sumenep,” terangnya.
Di sisi lain, pembangunan dermaga Bancamara juga terkendala pembebasan lahan untuk jalan akses menuju dermaga karena masih ada dua petak tanah yang belum dibebaskan. “Yang satu milik mantan Bupati Sumenep sudah tinggal realiasi pembebasan dan yang satunya milik warga dalam proses negosiasi. Tapi Pemkab Sumenep janji menyelesaikan masalah itu dalam waktu dekat,” tambah mantan ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim ini.
Ia berharap pembangunan dermaga itu bisa dilanjutkan dan diselesaikan secepatnya supaya bisa memenuhi tujuan awal yakni mendorong pariwisata di Pulau Gilihyang bisa semakin maju, sehingga bisa meningkatkan perekonomian warga Sumenep khususnya dan Madura pada umumnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sumenep Agustiono Sulasno menjelaskan berbagai kendala selama proses pembangunan tersebut. Di antaranya, pembuatan tiang pancang yang berada di luar kabupaten Sumenep. Waktunya pun cukup lama, sekitar dua bulan. "Dari target tiga bulan, dua bulan ini habis untuk membuat tiang pancang. Tiang pancang dibuat di kabupaten lain sehingga tak nampak pembangunan di laut selama dua bulan tersebut," kata Agus.
Selain itu, saat akan mengangkut tiang ke Sumenep, kapal tongkang tak bisa merapat karena ombak sedang surut. Dampaknya butuh waktu 10 hari untuk bisa sampai di lokasi. "Karena tak bisa merapat itu, kami memutuskan membuat dermaga dari laut ke darat. Bukan dari darat ke laut," terang Agus.
Namun, berbagai upaya ini tak membuat proyek selesai tepat waktu. Akibatnya, tiang yang sudah terpasang tersebut belum sempat dicor. "Kami sudah sempat meminta pengembangnya untuk mengecor tiang pancang sekalipun sudah jatuh tempo. Kami kawatir ini akan mengakibatkan jembatan ambruk kalau terkena ombak atau terkena perahu," papar dia.
Namun, mengingat telah jatuh tempo, masyarakat memberikan sorotan. "Banyak yang tanya, sudah jatuh tempo kok masih saja mengangkut semen? Akhirnya, kami putuskan berhenti total," katanya.
Saat terjadi putus kontrak, dermaga telah selesai 76,25 persen. Dengan realisasi keuangan sebesar 45 persen. Sisa anggaran 55 persen masih di APBD Sumenep. “Kami target proyek ini selesai tahun ini dengan tender ulang," katanya.
Kepala Dishub Jatim Nyono menambahkan persoalan ambruknya jembatan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu cepat. "Setelah tender, hanya butuh waktu sekitar dua bulan untuk menyelesaikan," kata Nyono. "Karena ini merupakan proyek Dishub Sumenep, kami hanya bisa sebatas memberikan advice (himbauan) kalau diminta serta melakukan pengawasan," imbuhnya. (ton/an)
Editor : Ali Mahfud