AHY Berpeluang Masuk Kabinet

MERAHPUTIH| JAKARTA- Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr. Emrus Sihombing menilai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memiliki kans untuk masuk ke dalam kabinet Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin.

"Kalau AHY diberi peluang (masuk kabinet), menurut saya sangat produktif," kata Emrus, di Jakarta, Kamis, menanggapi safari politik yang belakangan gencar dilakukan AHY.
Menurut Emrus, safari politik yang dilakukan ke sejumlah tokoh, seperti Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, kemudian Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto jelas bermakna politis.

Baca juga: Kejari Gowa dan Kejati Sulsel Harus Profesional: Kasus Pemalsuan Identitas yang Dilaporkan Kong Ambri

Berdasarkan teori komunikasi politik, kata dia, pertemuan antartokoh politik jelas mengandung pesan komunikasi yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan.

"Artinya, hubungan antartokoh politik sudah mencair. Arahnya bisa saja berkaitan 'reshuffle' hingga persiapan (Pilpres) 2024. Itu hanya mereka yang tahu," kata Direktur Eksekutif Emrus Corner tersebut.

Seiring dengan itu, wacana AHY masuk kabinet menguat, Emrus mengatakan bisa saja AHY masuk karena "reshuffle" kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

Seandainya AHY masuk ke kabinet, ia menilai sebenarnya bisa menguatkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan masyarakat tidak perlu khawatir kekuatan oposisi akan melemah.

Baca juga: Pelapor Kecewa, Terduga Pemalsu Identitas Ang Merry Tak Ditahan dengan Alasan Sakit

"Ya, tentu harus ditempatkan di posisi yang sesuai dengan kapabilitasnya," katanya.

Soal kekuatan oposisi, Emrus menjelaskan perubahan zaman menjadikan media sosial (medsos) kekuatan oposisi yang luar biasa terhadap jalannya pemerintahan.

"Teori yang mengatakan kekuatan oposisi ditentukan kursi di DPR juga sudah berubah di zaman sosmed seperti sekarang. Itu kan dulu zaman belum ada sosmed," katanya.

Baca juga: Perkuat Sinergi dengan Media, Bandara Internasional Pattimura Ambon Gelar Media Gathering 2025

Sekarang berbeda, kata dia, sebab kekuatan masyarakat melalui sosmed tak kalah dahsyat dibandingkan partai politik dalam melakukan "check and balance" terhadap pemerintahan.

"Jadi, seandainya parpol di oposisi cuma tinggal satu. Katakanlah, misalnya saja tinggal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tidak masalah. Justru ini menguntungkan oposisi karena di-'back up' kekuatan sosmed," kata Emrus. (red)

 

Editor : Eko Yudiono