MERAHPUTIH| PULTAB- Ikatan Generasi Muda Kawalo Woyo (IGMK-W) Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) berunjuk rasa memprotes pengelolaan anggaran dana desa (DD), Senin (13/7).
Koordinator Lapangan, Amin Rais Umagap dalam orasinya mengatakan bahwa kebijakan pemerintah pusat yang memperbesar alokasi-alokasi dana desa ke - setiap desa di seluruh Indonesia yang akhirnya memunculkan berbagai permasalahan khusunya pengelolaan transparansi maupun manipulasi data oleh pemerintah Desa Kawalo – Woyo.
Amin melanjutkan, selama ini pemeritah Desa kawalu - Woyo tidak pernah transparansi serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan anggaran keuangan maupun pelaksanaan pembangunan desa. “Itu semestinya menjadi suatu keharusan sebagai fungsi sosial yang diamanat kan dalam UU No 6 tahun 2014 pasal 68 ayat (1) A tentang gak masyarakat desa, "ungkap Amin.
Amin menambahkan, lebih anehnya BPD (Badan Permusyaran Desa) selaku lembaga independen yang memiliki fungsi pengawasan untuk mengawasi serta mengevaluasi kinerja pemerintah sesuai amanat UU No 6 tahun 2014 tentang desa secara yuridis maupun permendagri Nomor 110 tahun 2016 tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya malah menjadi pembuatan administrasi yang seharusnya menjadi kinerja pemerintah di dua desa tersebut.
Baca juga: Pelapor Kecewa, Terduga Pemalsu Identitas Ang Merry Tak Ditahan dengan Alasan Sakit
Dia juga menyampaikan, dokumen APBDes, RKPDes, RPJMDes, dan LKPJ yang seharusnya diketahui dan dikantongi oleh BPD ternyata tidak ada di tangan BPD. “Tentunya menjadi hal yang lucu, karena hal ini menjadi kesalahan dalam mekanisme dan fungsi BPD itu sendiri, "katanya.
Untuk itu, “ Kami yang tergabung dalam IGMKW dan aliansi masyarakat Desa Kawalo dan Desa Woyo mendesak agar pemeritah memberikan alasan yang tepat dalam tuntutan kami.
Baca juga: Perkuat Sinergi dengan Media, Bandara Internasional Pattimura Ambon Gelar Media Gathering 2025
Mendesak pemerintah Desa Kawalo/Woyo untuk lebih trasparansi dalam pengelolaan tata pemerintahan desa/kinerja desa,” terangnya.
“Tuntutan kami adalah meminta kejelasan kinerja BPD tidak berfungsi atau tidak difungsikan. Mendesak BPD Kawalu untuk mengevaluasi BLT dan BST serta Mendesak pemerintah Desa Kawalu untuk kejelasan anggaran pemuda/karang taruna. Mendesak pemerintah Desa Kawalo secepatnya membentuk BUMDes, " tegas Amin dalam orasinya. (cho)
Editor : Eko Yudiono