MERAH PUTIH|Jakarta– Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengingatkan soal aliran dana haram di Pilkada Serentak 2020. Berdasarkan hasil riset PPATK, terdapat indikasi masuknya uang-uang hasil kejahatan itu dalam pesta demokrasi itu.
Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengungkapkan PPATK berpersan membantu melakukan pengawasan terhadap lalu lintas transaksi keuangan dari para peserta Pilkada 2020. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah PPATK mencoba menghindarkan agar jangan sampai ada uang-uang hasil kejahatan yang masuk ke dalam Pilkada 2020.
Baca juga: Transaksi Janggal Rp 7,46 T di Bank BUMN dan Swasta, PPATK Kecolongan?
Uang hasil kejahatan itu bisa dari hasil korupsi atau narkoba. "Misalnya (uang) penggunaan hasil korupsi, bahkan hasil narkoba pernah juga disebut dalam riset kita juga. Ya tidak banyak, tetapi itu suatu hal yang harus kita waspadai," katanya dalam acara Jumpa PPATK Pekanan (Jumatan) secara daring, Jumat (4/9/2020).
Karena itu, PPATK juga akan melakukan pencegahan tentang penggunaan uang dalam rangka mempengaruhi pilihan politik masyarakat atau pemilih. Dian berharap agar rakyat benar-benar menggunakan hak pilihnya berdasarkan pada visi misi dan program kerja yang ditawarkan oleh para calon kepala daerahnya.
Baca juga: Dian Ediana Rae Kepala PPATK yang Baru
"Nah ini yang kita perhatikan sebetulnya. Karena ini akan berakibat kepada suatu hasil pemilihan umum yang tidak berkualitas," papar Dian Ediana.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bauhari menginginkan Pilkada Serentak 2020 yang akan berlangsung pada 9 Desember berjalan dengan adil, dan jujur tanpa adanya politik uang."Kita ketahui banyaknya korupsi di negeri ini karena biaya politik yang terlalu tinggi. Di Lampung ada delapan kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada dan kami sudah bertemu KPU dan Bawaslu serta Pemda setempat, tentu ingin menjamin pilkada berjalan dengan adil bebas dari politik uang," kata Firli saat melakukan rapat koordinasi pencegahan korupsi dan pilkada bersih dengan seluruh kepala daerah di Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Kamis, 6 Agustus 2020.
Ia pun mengatakan pada Pilkada Serentak Desember nanti ada 270 daerah yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, dan untuk mengantisipasi terjadinya politik uang KPK akan melakukan pertemuan dengan KPU dan Bawaslu RI serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) guna membuat kesepakatan agar pilkada berjalan bersih. "Kita harapkan di semua daerah pilkada dapat berjalan adil, jujur dan jauh dari kecurangan," tandas Firli. (jta/ant)
Editor : Ali Mahfud