MERAH PUTIH | Jakarta - Meski banyak pihak yang memprotes dan menolak, Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) tetap disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10/2020).
Sebelum pengesahan, Rapat Paripurna berlangsung panas. Sebab sejumlah anggota melakukan interupsi dan drama-drama politik. Seperti dilakukan Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan melakukan Walk Out.
"Fraksi Partai Demokrat menolak pembahasan RUU Cipta Kerja ini, dan meminta agar ditunda pembahasan terkait pengambilan keputusan RUU Cipta Kerja. Pimpinan kenapa ini terburu-buru pimpinan, rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini, jangan sampai di ruangan ini,” kata Irwan, anggota FPD dalam Rapat Paripurna.
Wakil Ketua DPR selaku pimpinan sidang Azis Syamsuddin menanyakan apa substansi dari interupsinya.
Irwan menjawab bahwa RUU ini memperparah kerusakan lingkungan, menghilangkan hak-hak di daerah dan menghilangkan hak-hak rakyat kecil. "Kalau mau dihargai tolong hargai.” tandasnya, kemudian mikrofon Irwan dimatikan.
Didi Irawadi, anggota FPD lainnya juga mengajukan interupsi. Didi mengajak pimpinan DPR dan perwakilan pemerintah untuk melihat langsung ke luar. Hari ini, banyak pekerja dan masyarakat yang menderita akibat Covid-19.
"Tidak bijaksana jika RUU kontroversial ini disahkan hari ini," tandasnya.
Didi mengatakan bahwa FPD meminta pengambilan keputusan RUU Ciptaker ini ditunda.
Setelah proses pandangan Fraksi, Azis Syamsudin menyatakan pimpinan mengambil suara berdasarkan pandangan Fraksi. Tercatat 6 Fraksi menerima dan 1 Fraksi menerima dengan catatan (Fraksi PAN). Sementara 2 Fraksi menolak (Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS).
Azis pun telah mengetuk palu yang menandakan DPR telah menyepakati RUU Omnibus Law menjadi UU tersebut. Sayangnya, dalam proses tersebut, Fraksi Demokrat menyatakan Walk Out dari Rapat Paripurna karena merasa tidak diakomodir masukannya yang meminta agar dilakukan penundaan.
Adapun Pimpinan Rapat Paripurna DPR yang juga hadir langsung adalah Ketua DPR Puan Maharani berserta Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel & Sufmi Dasco. (jta/ara)
Editor : Ali Mahfud