MERAHPUTIH|JAKARTA-Ego sektoral harus dihilangkan dan diganti dengan kolaborasi untuk percepatan pembangunan di Papua Barat. Demikian disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui juru bicara Wapres Masduki Baidlowi di Jakarta, Jumat. Ia meminta kementrian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) melakukannya.
"Yang ditekankan Wapres adalah bahwa harus ada kerja kolaboratif, jangan bekerja sendiri-sendiri. Selama ini kan itu dikerjakan sendiri-sendiri dan Wapres tidak mau seperti itu. Jadi harus kerja kolaboratif dan koordinatif," kata Masduki, seperti dinukil dari ANTARA.
Ma'ruf Amin telah bertemu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa di rumah dinas wapres di Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Ma'ruf meminta Suharso menyusun rancangan kerja percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat dengan menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Untuk eksekusinya ada K/L banyak sekali, koordinasi pelaksanaannya dengan Bappenas tetapi tanggung jawabnya di Wapres. Dalam hal ini Wapres sudah memanggil Kepala Bappenas untuk meminta rencana kerja berikut time table dan targetnya," jelas Masduki.
Baca juga: Pelapor Kecewa, Terduga Pemalsu Identitas Ang Merry Tak Ditahan dengan Alasan Sakit
Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Presiden Joko Widodo menunjuk Wapres Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Pengarah dengan delapan menteri dan kepala lembaga sebagai anggotanya.
Delapan K/L yang terlibat dalam Tim Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat itu ialah Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko bidang Perekonomian, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Kepresidenan serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang merangkap sebagai Ketua Harian.
Tim Koordinasi Terpadu tersebut bertugas untuk melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, guna mewujudkan masyarakat di kedua provinsi tersebut menjadi maju, sejahtera, damai dan bermartabat.
Baca juga: Perkuat Sinergi dengan Media, Bandara Internasional Pattimura Ambon Gelar Media Gathering 2025
Dalam rancangan kerjanya, Wapres Ma'ruf Amin mengutamakan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteran masyarakat di Papua dan Papua Barat. Ma'ruf tidak akan mengedepankan pendekatan keamanan untuk mempercepat pembangunan di dua provinsi wilayah timur Indonesia tersebut.
"Penekanannya pada bagaimana peningkatan SDM dan kesejahteraan rakyat, yang kedua peningkatan keamanan itu tidak dikedepankan. Jadi bagaimana sebenarnya menyejahterakan masyarakat di Papua. Itu angle yang disampaikan Wapres," ujar Masduki. (red)
Editor : Eko Yudiono