Gubernur Khofifah Ingatkan Pendidik Harus Tegak Lurus Pada Pancasila

harianmerahputih.id
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (Foto: ist)

MERAHPUTIH | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mewanti-wanti kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di Jatim untuk tegak lurus pada ideologi Pancasila. Ditegaskan, tidak ada ruang bagi guru maupun murid yang tidak tunduk pada Pancasila dan UUD 1945.

Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, akan melakukan tindakan tegas jika menemukan persoalan tersebut di lapangan. "Guru dan siswa harus tegak lurus terhadap Ideologi Pancasila. Juga mengamalkan segala nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jika ada kepala sekolah, guru atau murid yang tidak mau ikut Upacara Bendera, tidak mau menghormat Merah Putih saat dikibarkan dan yang tidak setuju dengan Pancasila dan UUD 1945 akan diberikan sanksi tegas," ungkap Khofifah, saat pengambilan sumpah pejabat Administrator dan Pengawas Dinas Pendidikan Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi, Senin (13/4).

Baca juga: Jatim Kirim Bantuan Rp5 Miliar untuk Sumatera, Khofifah: Ini Amanah dari Warga Kami

Dinas Pendidikan harus bisa melakukan pendekatan dan tindakan tegas jika ada yang tidak sejalan sehingga proses berbangsa dan bernegara serta kecintaan terhadap NKRI bisa terus ditanamkan.

Muncul kekhawatiran, mereka yang tidak percaya terhadap ideologi Pancasila telah terpengaruh dari interaksi secara virtual dan sebagainya dengan kelompok anti Pancasila.

Dampak Covid-19 yang mengharuskan anak didik melakukan kegiatan belajar di rumah, Khofifah meminta Dinas Pendidikan terus mengkomunikasikan serta menghitung kebutuhan yang ada jika ingin memberikan tugas maupun pelajaran jarak jauh di rumah, terutama bagi siswa yang kurang mampu. Karena SPP SMA-SMK sudah digratiskan sangat mungkin kemudian mereka tidak memiliki kekuatan secara finansial untuk membeli paket data

"Dispendik harus menghitung berapa banyak paket data yang dikeluarkan oleh anak anak ketika mereka belajar dirumah berbasis online. Apakah mereka siap untuk paket data, bagaimana anak-anak yang kurang mampu dan juga fasilitas penunjang online lainnya. Tolong Dispendik Jatim terus mengkomunikasikan jika terdapat kendala di rumah bisa di diskusikan bersama sehingga kualitas belajar bisa sesuai dengan keinginan bersama. Saya khawatir akhirnya mereka belajar melalui warnet secara berkelompok. Ini bisa membahayakan mereka," tegasnya.

Baca juga: Jatim Mantapkan Dukungan untuk Swasembada Susu dan Gula, Khofifah: Siap di Garis Terdepan

Gubernur Khofifah juga menyoroti tingginya kasus perceraian yang terjadi di ASN Pemprov Jatim di dominasi sekitar 70 sampai 75 persen dari tenaga pendidik atau guru. Untuk, itu Dispendik harus mengambil langkah koordinatif yang terukur untuk menemukan langkah solutif melalui survey untuk membenahi tingginya angka perceraian di kalangan ASN dari kalangan guru, khususnya guru SMA dan SMK yang dalam naungan Pemprov Jatim.

Pihaknya menyebut, ketahanan keluarga merupakan entitas terkecil dari ketahanan nasional. Artinya, membangun ketahanan nasional harus dimulai dari ketahanan keluarga. Untuk itu, Dispendik Prov Jatim harus bisa membantu menurunkan kasus perceraian di tingkat guru khususnya guru ASN, SMA dan SMK.

"Paling banyak di meja saya, kasus perceraian di kalangan ASN di Pemprov Jatim didominasi guru, tentunya guru SMA dan SMK. Ini pekerjaan rumah bagi kita semua. Segera lakukan riset secara serius," tegasnya.

Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya

Khofifah berharap dukungan anggaran yang besar di Dispendik Prov. Jatim dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim lebih signifikan. Lewat berbagai program maupun inovasi yang dapat menyasar masyarakat hingga lini terbawah dan memperluas pendidikan kesetaraan.

"Ini akan menjadi catatan penting guna mendorong peningkatan IPM di Jatim secara lebih signifikan. Maka, Dispendik harus membuat pemetaan lebih detail, termasuk untuk menyisir pendidikan kesetaraan," tutupnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Administrator dan Pengawas pada sesi I itu diikuti oleh 31 pejabat dan sesi II diikuti 30 pejabat dari Dinas Pendidikan Prov Jatim.(tji/red)

Editor : Tudji Martudji

Politik
Berita Populer
Berita Terbaru