MERAHPUTIH| SIDOARJO-Sebanyak 177 orang verifikator untuk mendata keluarga miskin terkait dengan bantuan sosial dikerahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Baca juga: Pelapor Kecewa, Terduga Pemalsu Identitas Ang Merry Tak Ditahan dengan Alasan Sakit
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tirto Adi di Sidoarjo, Senin, mengatakan tingginya angka kemiskinan dan keluarga tidak mampu di Sidoarjo yang saat ini mencapai kurang lebih 4.000 orang, perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
"Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo melakukan penguatan dan pembekalan kepada 117 tenaga pelaksana terpilih dari 1.610 pendaftar," katanya di Sidoarjo, demikian seperti dilansir ANTARA.
Ia mengatakan melalui permensos no.15 tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) untuk mengidentifikasi keluhan dan kebutuhan fakir miskin, juga melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
"Tingginya inclusion error dan exclusion error dimana masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan justru menerima, serta sebaliknya menjadi tugas dari tenaga pelaksana SLRT berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan," ujarnya.
Ia berharap dengan mengerahkan tenaga pelaksana SLRT ini nanti, akurasi pendataan akan lebih valid, karena sangat penting untuk perencanaan pembangunan, untuk intervensi program.
Selain itu, kata dia, tenaga pelaksana SLRT akan berkoordinasi dengan potensi desa (potdes) dan potensi kelurahan (potkel) untuk mengupdate data terbaru. Selain itu, di tingkat desa akan didorong untuk membentuk pusat kesejahteraan sosial (puskesos).
"Misalnya masuk ke ruangan kepala desa ada itu data 2021 tapi itu masih data 2015, artinya tidak di update ini. Selama ini jumlah puskesos di Sidoarjo masih sedikit, hadirnya tenaga pelaksana SLRT nanti mendorong desa dan kelurahan untuk membentuk puskesos itu," ucapnya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Sidoarjo Hudiyono mengatakan langkah ini sebagai bentuk respons cepat menanggapi kebijakan program pemerintah pusat.
Ia menilai di masa pandemi COVID-19 banyak terjadi permasalahan sosial, di antaranya tingginya angka pengangguran, dan terjadinya kontraksi dalam pertumbuhan perekonomian yang mencapai minus dua dan sebagainya.
Sedangkan kementerian sosial dalam meminta intervensi bantuan, lanjut dia, selalu meminta data yang valid.
"Jadi supaya valid dan adanya pelayanan yang cepat, hari ini saya dan pak kadis telah menetapkan kawan-kawan yang menangani pendataan," ujarnya.(red)
Editor : Eko Yudiono