Salah Paham, Mahasiswa Buru Baku Hantam Dengan Satpol PP

harianmerahputih.id
Kabag Kesbangpol Maluku Sam Sialana menemui para pendemo. HMP/BOY

MERAHPUTIH|MALUKU- Puluhan Mahasiswa Buru dan Buru Selatan baku hantam dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Maluku. Insiden baku hantam yang terjadi di pelataran Parkir kantor Gubernur Maluku Selasa (4/5/), berawal ketika para demonstran memaksa masuk dan memukul kaca pintu belakang.

 

Baca juga: Kejari Gowa dan Kejati Sulsel Harus Profesional: Kasus Pemalsuan Identitas yang Dilaporkan Kong Ambri

Tidak puas dengan tindakan para demonstran, Satpol PP mendorong mundur sehingga terjadi adu jotos antara mahasiswa dan Satpol PP. Pantaun harianmerahPutih.id di lapangan, para demonstran yang terdiri dari mahasiswa Buru dan Buru Selatan menuntut agar penggunaan rapid tes bagi pemudik ditiadakan.

 

Mereka sangat menyesalkan kebijakan dari pemerintah daerah karena sudah dua hari menunggu di pelabuhan namun adanya edaran yang baru dikeluarkan akhirnya mereka terkatung-katung di pelabuhan.

Adam salah satu pemudik mengatakan, aksi yang dilakukan itu juga untuk meminta perpanjangan surat edaran pertama yang dikeluarkan Gubernur karena tiket sudah  terlanjur dibeli. Harapan pemudik, Gubernur berlaku bijak karena sudah dua hari mereka tinggal di pelabuhan menunggu kepastian keberangkatan.

 Yang ditakutkan menurut Adam, pada saat dilakukan rapid tes, mereka yang sudah dua hari berada di pelabuhan, imun menurun dan hasilnya reaktif sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk naik kapal.

 Di tengah aksi tersebut, Kabag Kesbangpol Maluku Sam Sialana kepada para mahasiswa menjelaskan kalau edaran yang dikeluarkan itu bukan berasal dari pemerintah daerah melainkan langsung dari Presiden.

 

Baca juga: Pelapor Kecewa, Terduga Pemalsu Identitas Ang Merry Tak Ditahan dengan Alasan Sakit

Menurutnya, Gubernur hanya perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, jadi yang dilakukan oleh pemerintah daerah hanya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Untuk itu pemerintah daerah tetap akan menjalankan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Presiden, walaupun Pemerintah Provinsi menjadi korban, karena saat ini rapid tes yang dilakukan secara gratis.

 

"Kalau adik-adik mau memaksa pulang tanpa adanya rapid tes, orang tua dengan imun tubuh yang rendah pastinya bisa terjangkit covid, " ujarnya. Dirinya meyakinkan kalau feri tidak akan berlayar sampai seluruh calon penumpang dilakukan rapid tes.

 Sebelumnya dari pantauan di lapangan empat perwakilan dari Mahasiswa Buru dan Buru Selatan sudah menemui Sekertaris Daerah (Sekda) Kasrul Selang untuk menerima penjelasan.(boy)

 

Baca juga: Perkuat Sinergi dengan Media, Bandara Internasional Pattimura Ambon Gelar Media Gathering 2025

 

 

 

 

Editor : Eko Yudiono

Politik
Berita Populer
Berita Terbaru