MERAHPUTIH|MALUKU - Gubernur Maluku, Drs Murad Ismail lagi - lagi membuat keputusan kontroversial dimana dia ditenggarai mengeluarkan surat rekomendasi untuk memilih salah satu calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon. Yang direkom atas nama Dr Drs Josephus Noya, M.Si ini mendapat kecaman dari Warga Gereja Protestan Maluku.
Phil Latumaerissa, S.Pd, yang dihubungi harianmerahputih.id via hand phone Sabtu, (7/8/2021) mengatakan, sebagai warga GPM, sebagai Majelis dan sebagai MPK Saya kira rekomendasi Gubernur Maluku dengan Nomor: 424/2364 tertanggal 22 Juli 2021 ini mengandung aroma intervensi kekuasaan dan aroma politik sangat kuat dalam proses rekrutmen Rektor UKIM dan tidakan ini melabrak etika moral dan melampaui kewenangan - kewenangan pemeintah daerah dalam kaitan dengan proses pemilihan Rektor UKIM.
“Sebab kampus itu memiliki 3 hal penting yaitu Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan memiliki otonom intelektual,” ujarnya.
Kata Phil Latumaerissa, proses - proses pemilihan Rektor itu diserahkan saja kepada Senat yang punya hak untuk memilih dan Yaperti GPM sebagai lembaga Pembina, yang bertanggung jawab terhadap seluruh pengembangan UKIM.
“Saya menilai bahwa ada oknum-oknum atau para pembisik tertentu di sekitar yang ingin memanfaatkan atau menjadikan Gubernur Maluku sebagai alat kepentingan mereka dan inikan bisa merusak citra Gubernur itu sendiri, sebaiknya Gubernur Maluku tidak perlu membuang - buang energi untuk mengintervensi soal - soal Gereja soal Kampus sebaiknya Gubernur berkonsentrasi untuk menata persoalan - persoalan pembangunan yang ada di Maluku,” imbuhnya.
Baca juga: Pelapor Kecewa, Terduga Pemalsu Identitas Ang Merry Tak Ditahan dengan Alasan Sakit
"Dengan beredarnya Surat ini telah membuat keresahan bagi warga GPM juga buat Civitas UKIM sebab cara - cara ini tidak lazim dan kita harus mengkritisi sikap - sikap intervensi kekuasaan dan politik terhadap Otonom Kampus, inikan jabatan Rektor bukan jabatan politik apalagi jabatan Rektor UKIM, jabatan Rektor itu jabatan Akademis, jabatan profesional dan dia jabatan pelayanan dalam perspektif kekristenan, sikap beliau sangat berlebihan dan menjadi penilaian negatif ke masyarakat terutama warga GPM,” urai Latumaerissa.
Karena itu menurut Phil Latumaerissa, kepada Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode GPM untuk mengkritisi atau menyikapi rekomendasi Gubernur Maluku ini dan dibicarakan bersama antara MPH Sinode sebagai pemilik.
” GPM sebagai pembina dan senat UKIM sebagai pelaksana harus membereskan masalah ini, sehingga tidak menimbulkan rekasi dari warga GPM dan dapat memberikan penilai negatif,” sambung Phil yang juga sebagai Anggota Majelis Pekerja Klasis(MPK) Pulau Ambon.
Baca juga: Perkuat Sinergi dengan Media, Bandara Internasional Pattimura Ambon Gelar Media Gathering 2025
Hal senada juga dikatakan oleh Jeta salah satu Dosen Perguruan Tinggi Swasta di kota Ambon, bahwa Perguruan Tinggi itu mempunyai otoritas sendiri dan ada mekanisme - mekanisme internal yang mesti dilakukan statuta Perguruan Tinggi itu, baik itu terkait aktivitas Pendidikan, Penelitian juga dalam hal Pemilihan - Pemilihan Kepemimpinan Puncak dalam Universitas dan kalau Pemerintah Daerah kemudian mengintervensi kampus ini sesuatu yang harus dikritisi.
"Akademisi dan berbagai pihak diinternal kampus mestinya harus melakukan komplain terhadap apa yang dilakukan oleh Gubernur karena telah menyalahi mekanisme dalam perguruan tinggi tersebut tapi sebetulnya etika dalam penyelenggaraan pemerintahan juga mungkin harus didudukan sebab ini menyalahi betul bagaimana intervensi sampai harus mengatur secara internal sebuah perguruan tinggi, apalagi itu perguruan tinggi swasta milik institusi Gereja dan terkesan ada arogansi kekuasaan dengan mencoba melakukan segala cara termasuk mengintervensi kampus bagi kepentingan politik mungkin dan tanggung jawab sebagai masyarakat ini sesuatu yang tidak biasa terjadi,” tutup Jeta .(boy)
Editor : Eko Yudiono