MERAHPUTIH I SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik pejabat tinggi pratama atau setingkat eselon II di Lingkungan Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (9/11).
Jabatan-jabatan tersebut adalah Kepala Dinas Pemudaan dan Olahraga yang kini dijabat oleh Pulung Chausar menggantikan Supratomo, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM dijabat oleh Andromeda Qomariah menggantikan Mas Purnomo Hadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan dijabat oleh Restu Widiani menggantikan Herlin Ferliana, Kepala Dinas Perkebunan dijabat oleh Heru Suseno menggantikan Hadi Sulistyo, Direktur RS Jiwa Menur dijabat oleh Vitria Dewi menggantikan Moch. Hafidin Ilham dan Kepala Biro Kesra Gatot Soebroto menggantikan Hudiyono.
Gubernur Khofifah berpesan kepada OPD yang baru dilantik dan OPD lama yang hadir untuk merapat ke Wakil Gubernur untuk menurunkan kemiskinan ekstrim di Jawa Timur.
Baca juga: Dindik Jatim Galang Dana untuk Pulihkan Pendidikan Korban Banjir Bandang di Sumatera dan Aceh
“Wagub, Wabup, Wawali se Indonesia adalah Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan khusus di Jatim kita ditugasi menurunkan kemiskinan eaksrim tahun ini di 5 Kabupaten, masing-masing 5 Kecamatan dan masing-masing 5 Desa jadi ada 125 Desa yang menjadi titik perhatian kita di tahun ini,” jelas Khofifah.
Khofifah menguraikan, Kemendagri juga sudah berkirim surat bahwa tahun depan (2022) akan ditambah 25 Kabupaten Kota guna menurunkan kemiskinan ekstrim.
“Maka seluruh OPD jugs pernah saya rapatkan untuk mensinkronkan program-program apa yang bisa memberikan penguatan bagi penurunan kemiskinan ekstrim di daerah yang ditentukan oleh pemerintah pusat,” papar Khofifah.
Khofifah juga menjelaskan bahwa hasil dari Badan Pusat Statistik per 1 Juli 2021 menyatakan bahwa disparitas atau kesenjangan sudah makin menipis.
Baca juga: Khofifah Dorong Camat dan Perangkat Desa Jemput Bola Sukseskan Program Nasional
”Keparahan dan kedalaman juga makin menipis, berdasarkan data ini jika intervensinya presisinya tinggi tentu akan bisa melewati garis kemiskinan,” ujarnya.
Karena itu tentu program provinis harus nyekrup dengan program yang desanya ditentukan oleh pemerintah pusat.
Baca juga: Tarif Murah, Fasilitas Nyaman: Trans Jatim Gajayana Jadi Idola Baru Malang Raya
“Intervensi dari Dinas dan Biro sesuai dengan OPDnya masing-masing tentu harus isnkron dengan program pemerintah pusat,” pungkasnya. (red)
Editor : prass prasetyo