Bansos Covid-19 Salah Sasaran, Gubernur Anies jadi Sasaran Kritik

MERAHPUTIH|JAKARTA - Akhir-akhir ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sorotan. Dipicu penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk warga terdampak virus Corona (Covid-19) yang disinyalir salah sasaran.

Warga miskin yang terdampak ekonomi karena penyebaran Covid-19, malah tidak kebagian paket sembako. Ironisnya, mereka yang tergolong mampu malah masuk daftar penerima Bansos tersebut. Seperti terjadi pada warga pemilik rumah mewah di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Tak hanya itu, anggota DPRD juga masuk daftar penerima. Seperti dialami Jhonny Simanjuntak, anggota DPRD dari Fraksi PDIP. Jhonny yang bukan termasuk kategori penerima bansos, diketahui masuk sebagai penerima bansos untuk Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara.

Bahkan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga disebut sebagai penerima bansos. Ini terlihat dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 386 Tahun 2020 Tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta.

Penelusuran wartawan Harian Merah Putih, Sabtu (25/4/2020), paket sembako yang dibagika oleh Pemprov DKI Jakarta itu berupa ikan kaleng 2 biji, sabun batangan 2 biji, masker 2 biji, beras biasa 5 liter, minyak goreng 1 liter dan gula 1 kg.

Informasi yang diperoleh, bantuan tersebut diserahkan ke pengurus RT dan RW di masing-masing wilayah untuk dibagikan kepada warga miskin dan rentan miskin. Data warga yang tergolong miskin berdasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data penerima bantuan Kartu Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta, dan data UMP.

Menyikapi hal itu, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta melalui ketua fraksinya, Gembong Warsono, menyebut salah satu anggota fraksinya, Jhonny Simanjuntak masuk data penerima bantuan sosial (bansos) merupakan bukti bahwa pendataan di Jakarta bermasalah.

"Sudah disampaikan sebelumnya pendataan harus betul-betul diperhatikan supaya tidak salah sasaran. Tapi ternyata hal itu masih terjadi dan kebetulan yang tercatat menerima Bansos dari Pemprov DKI adalah salah satu anggota Fraksi PDIP yaitu Pak Jhonny Simanjuntak. Itu artinya Pemprov DKI belum terlalu memperhatikan masalah pendataan. Padahal itu sudah diingatkan banyak pihak sebelumnya," kata Gembong.

Gembong sendiri mengaku sangat mengapresiasi sikap Jhonny Simanjuntak yang mengkonfirmasi pada dirinya bahwa dia akan menolak pemberian bantuan sosial tersebut. "Kami mengapresiasi sikap Pak Jhonny yang rencananya akan menolak bansos dengan alasan masih banyak warga lain yang membutuhkan bantuan tersebut. Dan memang pekerjaannya sebagai anggota dewan bukan termasuk salah satu kriteria yang patut mendapatkan bansos," tandas dia.

Gembong mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera melakukan verifikasi pendataan warga yang layak mendapatkan bansos. "Harus dicek dengan benar. Jangan sampai warga yang berhak menerima bantuan justru tidak menerima," tutur Gembong.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui banyak warga yang belum dapat bantuan sosial (bansos) dan banyak yang tidak tepat sasaran. Menurut Anies yang berbicara di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/4), hal tersebut dikarenakan data yang tidak sempurna dan menurut Anies hal tersebut biasa terjadi di Indonesia yang menurutnya hampir tidak mungkin menemukan data yang super akurat.

"Kami menargetkan bisa memberi 1,2 juta Kepala Keluarga (KK) dan itu tentu ada 1,2 juta nama, tentu saja, tidak mungkin sempurna. Dari 1,2 juta, Anda bisa temukan dua nama sama, ketemu 1, 2, 3 (yang tidak tepat sasaran), pasti. Di negeri ini, data yang super akurat sulit, tidak usah ditutup-tutupi fakta itu. Nah bagian kita adalah mengoreksinya terus-menerus meningkatkan kualitas data," ujar Anies.

Koreksi tersebut, lanjut Anies, dikarenakan banyak yang dulunya masuk ke dalam data masyarakat miskin saat situasi normal, dengan perekonomian bergerak sebagaimana mestinya. Namun dengan keadaan saat ini dengan kegiatan perekonomian yang melemah, di lapangan, yang membutuhkan bantuan lebih banyak dibandingkan yang ada dalam daftar yang dimiliki pemerintah.

"Kenapa itu terjadi? Karena banyak yang sekarang tidak memiliki pekerjaan, banyak yang warungnya tutup, banyak yang kegiatan kesehariannya tidak berfungsi (secara ekonomi). Di sini kemudian bagian kami adalah memastikan mereka yang miskin baru, prasejahtera baru, masuk di dalam data yang di-update. Sehingga pada distribusi berikutnya, mereka akan bisa mendapatkan bantuan juga," ucap dia. (ina/ant/red)

Editor : Ali Mahfud