Sinergitas BPKP Jatim Terus Terbangun Hingga Inspektorat Daerah

MERAHPUTIH I SURABAYA  - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, yang sebelumnya dijabat oleh Alexander Rubi Satyoadi, kini dijabat oleh  Abul Chair.

Pelantikan yang diselenggarakan oleh BPKP Pusat ini, dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Jumat (13/1/2023). Yang juga dihadiri oleh Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP - Salamat Simanullang.

Seusai pelantikan, Gubernur Khofifah berpesan sinergitas dan partnership diantara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPKP Jatim terus terjalin dan terbangun. Bukan hanya dengan Inspektorat, tetapi juga Inspektorat Kabupaten Kota.

"Partnership dengan Pemprov Jawa Timur kami harapkan bisa terus terbangun dengan baik. tentu bukan hanya dengan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) di Inspektorat Pemprov, tetapi juga di Inspektorat Kabupaten Kota se Jawa Timur," ujarnya.

Gubernur Khofifah juga memberikan dukungan dan doa kesuksesan bagi Abul Chair, dalam mengemban amanat menjadi Kepala Perwakilan BPKP Jatim, yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya.

"Mudah mudahan semua tugas tugas Bapak, selalu berseiring dengan kesuksesan, kemaslahatan, dan tentu manfaat yang besar, tentu bagi masyarakat Jawa Timur, terutama, bangsa dan negara pada umumnya," imbuhnya.

Kondisi perekonomian makro saat ini kian berat, sehingga menambah beban anggaran Pemerintah. Oleh karenanya, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP - Salamat Simanullang menekankan, agar BPKP Kantor perwakilan, mengawal efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran di Provinsi.

"Itu yang terutama yang kami sampaikan ke Pak Abul Chair," katanya.

Salamat Simanullang juga menyoroti keberadaan Badan Usaha Milik daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemprov Jatim. Yang mana Badan Usaha tersebut tidk hanya tingkat Provinsi, bahkan tingkat Desa, yang berwujud Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

"Inipun kalau bisa kita tumbuhkan, kita kawal dengan baik, menjadi salah satu sumber yang sangat besar untuk menunjang pembangunan di daerah, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, secara umum seperti itu," tuturnya.

Sementara itu, Kalan BPKP Jatim Abul Chair mengungkapkan, kehadiran BPKP di daerah adalah memastikan dan mengawal akuntabilitas keuangan negara, dan pembangunan nasional, khususnya di Jawa Timur.

"Dengan tools tools dan instrumen instrumen pengawasan yang ada, yaitu akan kami lakukan. Tapi kami tidak sendiri, pertama tentu terima kasih, media juga menjadi bagian dari pengawasan yang sangat efektif, menjadi corong atau telinga masyarakat," ucapnya. (red)

Editor : prass prasetyo