KPU Jawa Timur Koordinasikan Penghitungan Suara Ulang di Tiga Kabupaten

MERAHPUTIH I SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, guna melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan penghitungan surat suara ulang disejumlah daerah dan penyandingan data.

Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi menjelaskan, koordinasi dilakukan sejak tanggal 12 - 13 Juni 2024, bersama dengan KPU RI, serta koordinasi dengan pihak eksternal, seperti Bawaslu, maupun pihak Kepolisian.

"Yang memang dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi harus melakukan proses pengawasan dan pengamanan," katanya, Kamis (13/6/2024).

Untuk pelaksanaannya sendiri, Aang menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi tersebut, KPU akan menentukan penghitungan surat suara ulang maupun penyandingan data di 148 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di tiga Kabupaten.

"Diantaranya Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, dan kabupaten Jember,"ujarnya.

Aang merinci, dari 148 TPS tersebut, 130 TPS diantaranya dilakukan penghitungan surat suara ulang, sedangkan 18 TPS lainnya dilakukan penyandingan data atau pencermatan di dokumen formulir C hasil.

Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mengungkapkan, jika pihaknya sudah mengetahui putusan tersebut. Dan sat ini telah mempersiapkan proses penghitungan suara ulang tersebut, maksimal 15 hari setelah putusan.

"Kita diberi waktu 15 hari sama MK. Dan itu ada Nasdem, Demokrat, PAN sama Gerindra kalau gak salah," ujarnya, seusai Pembukaan Roadshow Bus KPK 2024 di Kota Surabaya.

Karena harus dilaksanakan penghitungan surat suara ulang, dan ada juga yang dilakukan pengecekan atau penyandingan data, maka pihaknya intens melakukan koordinasi dengan forkopimda, kepolisian dan dandim.

"Harapan saya, saya sudah ngomomg ke KPU, ini harus di klaster. Dan tetap informasinya itu boleh dikeluarkan diluar, dikasih monitor, tapi tempatnya harus betul betul secret (rahasia, red) dan aman," ucapnya. 

Hendy menuturkan, proses penghitungan surat suara ulang tersebut dilakukan secara tertutup, untuk menghindari potensi hal hal yang tidak diinginkan. Karena membuka kembali surat suara yang telah disegel sebelumnya.

"Dan ini kami belum ada pengalaman kesana. Tentunya ini teman teman pihak keamanan harus betul betul jangan sampai terjadi sesuatu (menjaga, red). Karena barang ini dari MK, dan dari MK ini produk hukum, makanya kita harus mengamankan betul, jadi hati hati disitu," katanya. (red)

harianmerahputih.id tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Back to Top