Upaya Pemerintah Kota Probolinggo dalam Mengatasi Masalah Sanitasi dan Stunting

MERAHPUTIH I KOTA PROBOLINGGO - Masalah sanitasi dan stunting masih menjadi tantangan serius yang dihadapi Pemerintah Kota Probolinggo. Beragam upaya dilakukan, di antaranya melalui sanitasi berbasis masyarakat (STBM) dan peningkatan kunjungan balita ke Posyandu.

Upaya ini melibatkan partisipasi masyarakat, lintas sektor, dan lintas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Baznas, CSR, dan perguruan tinggi, termasuk program pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya yang dilaksanakan hari ini, Sabtu (27/7).

Beberapa hari lalu, Pemerintah Kota Probolinggo meraih sertifikat Open Defecation Free berdasarkan hasil Sidang Pleno yang merupakan hasil verifikasi dari 10 titik sampling kelurahan, 10 lokasi SD/MI, dan 1 pondok pesantren. Meski demikian, upaya perbaikan sanitasi terus dilanjutkan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim verifikator Provinsi Jawa Timur.

Sejumlah rekomendasi tersebut antara lain pendataan terhadap seluruh kepala keluarga, memastikan perubahan konkrit peningkatan kualitas sarana sanitasi menjadi aman, serta menekan angka stunting yang sangat dipengaruhi oleh kualitas sanitasi.

Untuk itu, Pemerintah Kota Probolinggo bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menggandeng Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (Unair).

Melalui program pengabdian kepada masyarakat, Nurkholis berharap peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan perubahan perilaku masyarakat untuk mengurangi angka stunting di Kota Probolinggo akan terwujud.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair berkenan melaksanakan pengabdian masyarakat di sini. Hal ini sebagai dukungan nyata bagi kami untuk program penurunan kasus stunting dan tercapainya 100 persen open defecation free (bebas dari buang air besar sembarangan),” harapnya.

Selain itu, lanjut Nurkholis, pihaknya berupaya agar masyarakat Kota Probolinggo dapat memiliki fasilitas sanitasi yang memadai melalui program-program Pemerintah Kota Probolinggo. Direncanakan, dari DAK pada DPUPR PKP untuk 85 KK, dana inpres untuk 21 KK, Baznas Kota Probolinggo sebanyak 126 KK, dan Korpri sebanyak 52 KK.

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Shanti Martini, menyampaikan apresiasinya dan berharap kerjasama dengan Pemerintah Kota Probolinggo akan terus berlanjut. FKM UNAIR akan terus memberikan dukungan nyata bagi Pemerintah Kota Probolinggo. Dukungan ini akan terwujud dalam program kerjasama berbasis kesehatan.

“Stunting menjadi masalah utama di Indonesia sehingga menjadi prioritas dilakukan pemantauan kesehatan untuk penanganan stunting. Insyaallah, tenaga ahli yang kami miliki akan ikut membantu penurunan kasus stunting di Kota Probolinggo, dalam bentuk Kampung Emas. Kita akan bergerak bersama membantu Kota Probolinggo dalam menangani masalah stunting ini,” ujarnya.

Kampung Emas merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman kerja lapangan kepada mahasiswa untuk hidup dan mengerti masalah yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang berada di luar kampus, khususnya dalam hal kesehatan, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi untuk mengatasi stunting bagi anak-anak. 

“Harapannya, kerjasama ini akan terus berlanjut dan tentunya akan memberikan kebermanfaatan bagi Kota Probolinggo. Jadi perguruan tinggi atau akademisi itu tidak hanya memberikan perkuliahan tetapi juga diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan pada lingkungan sekitarnya sesuai dengan dharma yang ada di perguruan tinggi. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk menangani permasalahan ini,” harapnya. (red) 

 

 

harianmerahputih.id tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE