Pemprov Jatim Gelar RDP Bersama Tim Banggar DPR-RI Bahas Perekonomian Tahun 2024

MERAHPUTIH I SURABAYA - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menerima kunjungan kerja (kunker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur serta Pemerintah Daerah (Pemda) se-Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Kamis (28/11). Pertemuan ini membahas isu strategis terkait perekonomian dan fiskal Jawa Timur tahun 2024.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Kementerian Keuangan RI dan perwakilan Bank Indonesia (BI) pusat maupun wilayah Jawa Timur. Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Adhy menyebut bahwa RDP ini merupakan momentum penting bagi para pemimpin daerah untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi terkait kebijakan dana transfer pusat.

“Kunjungan kerja ini menjadi peluang besar bagi Bupati dan Wali Kota untuk menyampaikan masukan terkait pelaksanaan dana transfer pusat ke daerah. Kami ingin memastikan alokasi dana yang lebih merata dan sesuai kebutuhan daerah,” ujar Adhy.

Adhy mengungkapkan bahwa meski ada peningkatan dana transfer di tahun 2024, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti fleksibilitas mandatory spending dan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Untuk daerah penghasil cukai, alokasinya cukup memadai. Namun, bagi daerah bukan penghasil, alokasinya dirasa kurang mencukupi. Kami berharap Kementerian Keuangan dapat mengevaluasi agar distribusi dana lebih proporsional,” jelas Adhy.

Selain itu, Adhy menyoroti pentingnya langkah-langkah untuk mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah di Jawa Timur. Ia meminta dukungan dari pemerintah pusat dalam mengatasi ketimpangan pendapatan daerah.

Terkait isu kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang direncanakan berlaku mulai Januari 2025, Adhy menyatakan bahwa Pemprov Jatim akan mematuhi keputusan pemerintah pusat.

“Kami mendukung kebijakan pusat yang sudah melalui kajian matang demi kesejahteraan masyarakat. Kondisi ekonomi Jawa Timur cukup stabil dan siap menghadapi perubahan ini,” katanya.

Adhy melaporkan bahwa hingga triwulan III 2024, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 4,91 persen, dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, yaitu sebesar 14,52 persen. Meski ada perlambatan, Adhy optimistis ekonomi Jawa Timur tetap terjaga.

Untuk tahun 2025, Pemprov Jatim akan fokus pada pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor agro dan pariwisata, akselerasi investasi, serta peningkatan infrastruktur.

“Dengan strategi ini, kami optimis Jawa Timur dapat terus menjadi gerbang utama pembangunan nasional,” pungkasnya.

Ketua Tim Banggar DPR-RI, Wihadi Wiyanto, menyampaikan apresiasi atas masukan dari Pemprov Jatim dan Pemda se-Jatim. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan PPN akan mengikuti keputusan Presiden.

“Kami masih menunggu arahan Presiden terkait rencana kenaikan PPN. Banggar DPR-RI berkomitmen untuk memperhatikan masukan dari daerah demi kemajuan bersama,” ujar Wihadi.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, pertemuan ini diharapkan dapat membawa solusi nyata untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. (red) 

 

 

harianmerahputih.id tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE