Upaya Pemkot Surabaya Atasi Banjir: Fokus pada Skala Prioritas dan Transparansi Anggaran

MERAHPUTIH I SURABAYA - Surabaya terus bergerak mengatasi permasalahan banjir yang menjadi tantangan klasik di Kota Pahlawan. Tahun 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah melakukan serangkaian upaya bertahap seperti pelebaran saluran, penambahan rumah pompa, pembangunan bozem, serta normalisasi sungai. Namun, permasalahan ini belum sepenuhnya tuntas, sehingga tahun 2025 menjadi momentum baru untuk langkah yang lebih progresif.

Pemerintah Kota Surabaya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,4 triliun dalam APBD 2025 untuk penanganan banjir. Tak hanya itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebutkan adanya tambahan anggaran yang kini tengah dibahas bersama DPRD.

“Kami sedang melakukan pembahasan anggaran prioritas, termasuk penanganan banjir. Nantinya, masyarakat akan tahu detail belanja wajib Pemkot dan prioritas proyek kami di tahun ini,” ujar Wali Kota Eri, Minggu (12/1/2025).

Cak Eri, sapaan akrab Wali Kota Surabaya, menegaskan pentingnya transparansi anggaran. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, termasuk program prioritas seperti Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA), pembayaran BPJS, hingga penyelesaian stunting. Setelah kebutuhan wajib tersebut dipenuhi, barulah anggaran digunakan untuk proyek lainnya, termasuk penanganan banjir.

Ia juga mengungkapkan bahwa Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) akan memberikan paparan rinci terkait titik-titik banjir di Surabaya. Ada 180 titik yang menjadi fokus penanganan. “Nantinya akan disebutkan lokasi-lokasi tersebut, termasuk penanganannya dalam satu catchment area agar dikerjakan tuntas, tidak setengah-setengah,” jelasnya.

Cak Eri mencontohkan, beberapa lokasi seperti Dukuh Kupang dan Pakal Madya kini sudah bebas banjir berkat pembangunan box culvert. Namun, di tempat lain, banjir masih terjadi karena pengerjaan belum dimulai. “Pembangunan itu ada skala prioritasnya. Kalau sudah ada U-Ditch di suatu wilayah, tentu yang belum memiliki akan didahulukan,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa penyelesaian banjir tidak bisa sekaligus, melainkan dilakukan bertahap berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran. “Misalnya, kalau ada yang bertanya kenapa habis bangun box culvert kok masih banjir, itu karena pengerjaan hanya selesai di satu area. Di tempat lain yang belum dikerjakan, tentu masih banjir,” tambah Cak Eri.

Sebagai mantan Kepala Bappeko Surabaya, Cak Eri menilai pentingnya efisiensi dalam penyelesaian banjir. Pemkot tidak hanya fokus pada infrastruktur besar seperti saluran utama, tetapi juga menaruh perhatian pada banjir di kawasan perkampungan.

“Kalau ada kampung yang banjir karena belum punya U-Ditch, maka itu akan menjadi prioritas kami. Tapi, kampung yang tidak banjir, ya kami kerjakan di tahun berikutnya,” pungkasnya.

Melalui strategi berbasis skala prioritas dan transparansi anggaran, Pemkot Surabaya optimis dapat mengatasi permasalahan banjir secara bertahap. Langkah ini diharapkan membawa perubahan signifikan bagi kenyamanan warga Kota Pahlawan. (red) 

 

 

harianmerahputih.id tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Back to Top