Pj. Gubernur Jatim Sampaikan Jawaban Eksekutif Terkait Raperda BUMD, DPRD Umumkan Gubernur Terpilih

MERAHPUTIH I SURABAYA – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, memberikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur dalam Rapat Paripurna yang digelar, Sabtu (8/2). Jawaban tersebut menanggapi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jatim Grha Utama (JGU) dan Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur.

Dalam pemaparannya, Adhy menekankan bahwa PT JGU (Perseroda) akan menerapkan berbagai strategi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menanamkan penyertaan modal sebesar Rp 785,6 miliar di perusahaan tersebut.

“Salah satu strategi utama adalah Settlement Asset, yaitu pengembalian modal dan bagi hasil dalam bentuk aset yang dikembangkan dan dijual, seperti yang telah dilakukan di Perumahan Graha Puncak Anomsari,” ungkap Adhy.

Selain itu, PT JGU juga akan mengoptimalkan kerja sama di sektor properti, aset, dan land banking, serta memperkuat rantai pasok pangan melalui pengelolaan usaha komoditas. Adhy turut menjelaskan bahwa beberapa aset Pemprov Jatim yang dikelola PT JGU, termasuk lahan Rusunawa di Siwalankerto, Surabaya, telah menjadi bagian dari penyertaan modal daerah.

“Lahan seluas 2,2 hektare ini telah dimanfaatkan untuk pembangunan Apartemen Sederhana Sewa dengan lima tower. Namun, terdapat selisih luas lahan antara Perda Nomor 13 Tahun 2008 dan sertifikat tanah, yakni sekitar 503 meter persegi,” jelasnya.

Terkait tanggung jawab sosial perusahaan, PT Pratama Jatim Lestari—anak usaha PT JGU—telah melaksanakan program CSR berupa penyaluran dana dari hasil penjualan produk daur ulang limbah B3. Tak hanya itu, perusahaan juga berencana membangun 1.000 rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai wilayah Jatim.

Sementara itu, untuk PT Jamkrida Jatim, Adhy menegaskan bahwa pengelolaannya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif menjadi prioritas,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran UMKM sebagai sektor potensial dalam ekosistem bisnis Jamkrida. Dengan jumlah UMKM di Jatim yang mencapai 9,78 juta pada 2024, Adhy menilai digitalisasi dan sinergi antar-BUMD dapat menjadi solusi dalam meningkatkan daya saing dan inklusivitas pasar penjaminan.

“Kami akan mengoptimalkan teknologi berbasis digital, mengembangkan marketplace untuk koperasi dan UMKM, serta mendorong sinergi antar-BUMD guna meningkatkan kontribusi terhadap PAD,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, DPRD Jawa Timur secara resmi mengumumkan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih. Pasangan ini unggul dalam Pilkada Serentak 2024 pada 27 November lalu dengan perolehan suara sebesar 58,81 persen.

Pengumuman ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara oleh Wakil Ketua II DPRD Jatim Hidayat, Wakil Ketua III Blegur Prijanggono, dan Wakil Ketua IV Sri Wahyuni.

Dengan langkah strategis yang diambil dalam pengelolaan BUMD serta kepastian kepemimpinan daerah yang baru, diharapkan perekonomian Jawa Timur semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (red) 

 

 

harianmerahputih.id tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE