Mahasiswa Aliansi Jatim Menggugat Gelar Aksi Demonstrasi di Depan DPRD Jatim

MERAHPUTIH I SURABAYA - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jawa Timur yang tergabung dalam Aliansi Jatim Menggugat (AJM) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Jawa Timur, Surabaya, Senin (17/2/2025). Aksi ini bertujuan menyampaikan aspirasi terkait kebijakan efisiensi anggaran APBN dan APBD 2025 yang berpotensi berdampak pada sektor pendidikan, yang dinilai akan mengancam masa depan bangsa.

Aulia Thaariq, Presiden BEM Universitas Airlangga Surabaya yang turut serta sebagai juru bicara, menegaskan bahwa efisiensi anggaran pendidikan tidak seharusnya menjadi pilihan. "Kami mendesak pemerintah untuk memperhatikan nasib sektor pendidikan, yang merupakan investasi terbesar untuk masa depan Indonesia," ujarnya.

Selain itu, para mahasiswa juga menyoroti masalah tunjangan kinerja (Tukin) dosen ASN yang mangkrak dan kesejahteraan tenaga pendidik. "Tunjangan kinerja bagi dosen harus segera dicairkan. Jangan biarkan tenaga pendidik terus merasa diabaikan," tegas Aulia.

Lebih lanjut, mereka menanggapi kebijakan pemerintah terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai tidak efektif dan berpotensi menambah pengusaha catering. "Kami lebih setuju jika dana tersebut dialihkan untuk subsidi pendidikan yang lebih bermanfaat bagi rakyat," ujar salah satu juru bicara yang berasal dari Madura.

Meskipun sudah ditemui oleh beberapa anggota DPRD Jatim, seperti Lilik Hendrawati, Abu Bakar, dan Fuad Benardi, mahasiswa tetap menuntut agar Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf menemui mereka secara langsung. Namun, saat itu Musyafak sedang berada di Jombang untuk pemantauan program penanganan PMK.

Setelah menunggu berjam-jam, mahasiswa mulai meluapkan kekecewaannya dengan membakar beberapa banner yang mereka bawa. Namun, tindakan tersebut berhasil diredam oleh aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi.

Ketika Musyafak Rouf akhirnya tiba di kantor DPRD Jatim, ia langsung menemui mahasiswa dan menyatakan bahwa ia telah menandatangani 10 poin tuntutan yang akan segera disampaikan ke Ketua DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun demikian, mahasiswa masih meminta bukti bahwa tuntutan mereka akan ditindaklanjuti.

"Saya tidak punya nomor telepon mereka," kata Musyafak dengan nada ringan, namun disambut dengan cemoohan dari mahasiswa. Untungnya, Sekretaris DPRD Jatim, Ali Kuncoro, berhasil menghubungi Mayor Teddy, meskipun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Situasi semakin memanas ketika mahasiswa mulai memaksa untuk menerobos masuk ke gedung DPRD Jatim, yang berujung pada bentrokan dengan aparat kepolisian. Namun, aksi tersebut segera mereda setelah pasukan anti huru-hura dikerahkan.

Usai kejadian, beberapa mahasiswa bahkan sempat berswafoto di depan pasukan anti huru-hara sebagai bentuk keberanian mereka. Aksi pun berakhir dengan tertib, meskipun beberapa mahasiswa tetap mengancam akan melanjutkan tuntutannya di masa mendatang.

Aliansi Jatim Menggugat yang tergabung dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat menyampaikan sikapnya terkait kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Berikut adalah beberapa poin tuntutan mereka:

1. Menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan yang dinilai akan merugikan masa depan bangsa.
2. Memastikan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk pencairan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN.
3. Menuntut peninjauan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengalihkan dana untuk subsidi pendidikan.
4. Menolak izin usaha pertambangan di lingkungan kampus yang dapat merusak lingkungan akademik.
5. Menolak revisi Tata Tertib DPR RI yang berpotensi membatasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan legislatif.
6. Menentang revisi UU KUHAP & UU Kejaksaan yang berpotensi tumpang tindih dalam proses peradilan.
7. Menuntut evaluasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta anggaran pemerintahan.
8. Wujudkan reforma agraria dengan mencabut proyek-proyek strategis yang merugikan masyarakat, termasuk Surabaya Waterfront Land.
9. Evaluasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
10. Menghapuskan Multifungsi TNI/Polri dalam sektor sipil.

Aksi ini menjadi salah satu bentuk pernyataan keras dari mahasiswa Jatim yang berharap suara mereka didengar oleh pemerintah dan DPRD Jatim. (red)

harianmerahputih.id tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE