Khofifah Kukuhkan Tim Eko - Tren OPOP 2025-2030: Perkuat Ekonomi Pesantren Jawa Timur

MERAHPUTIH I SURABAYA - Upaya pemberdayaan ekonomi pesantren kembali diperkuat di Jawa Timur. Gubernur Khofifah Indar Parawansa secara resmi mengukuhkan Tim Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Pesantren (Eko-Tren) melalui program One Pesantren One Product (OPOP) untuk periode 2025–2030.

Pengukuhan tersebut berlangsung dalam agenda Rapat Koordinasi Eko-Tren OPOP Jawa Timur dan Silaturahim Pesantren Peserta Eko-Tren OPOP 2025, yang digelar di Hotel Harris, Surabaya, Rabu (16/4/2025). Acara ini dihadiri para pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari pimpinan pondok pesantren, pejabat pemerintah, hingga instansi vertikal seperti Bank Indonesia dan OJK.

“Dengan ini saya kukuhkan Tim Eko-Tren OPOP Jawa Timur 2025–2030. Saya yakin tim ini mampu mengawal kemandirian ekonomi pesantren, sebagai poros kekuatan ekonomi umat,” ujar Khofifah dalam sambutannya.

Tim yang dikukuhkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/250/013/2025 ini dipimpin langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Pembina, serta melibatkan Kepala Perwakilan BI dan OJK sebagai pengarah. Sekdaprov Jatim Adhy Karyono didapuk sebagai Ketua Umum, sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim menjadi Ketua Harian.

Khofifah menegaskan bahwa ekosistem OPOP tak hanya soal produksi, melainkan juga mencakup branding dan kekuatan hukum. Ia menyebut bahwa brand Eko-Tren OPOP kini telah resmi terdaftar dan dilindungi secara hukum, setelah menerima hak kekayaan intelektual (HKI) dari Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.

“Kita sekarang memiliki legalitas brand yang bisa menopang produk unggulan pesantren, termasuk untuk orientasi ekspor. Ini langkah maju,” katanya.

Lebih dari sekadar program, Eko-Tren OPOP telah berkembang menjadi sebuah gerakan yang mengakar pada tiga pilar utama: santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur. Ketiganya diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi pesantren yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pesantren yang berdaya ekonomi akan membawa perubahan bukan hanya di dalam pagar pesantren, tapi juga ke masyarakat sekitar. Ini arah besar pembangunan berbasis kearifan lokal,” tambah Khofifah. 

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Endy Alim, menyoroti sejumlah capaian konkret dari program ini. Salah satunya, pencapaian salah satu pesantren peserta yang berhasil memperoleh sertifikasi HACCP, standar internasional dalam keamanan pangan.

“Mendapat HACCP itu tidak mudah, bisa makan waktu lebih dari setahun. Ini menunjukkan bahwa produk pesantren sudah mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah unit usaha pesantren kini telah mengantongi sertifikasi halal dan perizinan usaha, sebagai bentuk keseriusan dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah dan kerakyatan.

Endy optimistis, dengan jumlah pesantren yang mencapai ribuan di Jawa Timur, program OPOP bisa menjadi pengungkit signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah. (red)

Editor : prass prasetyo