Pemprov Jateng Gandeng Sekolah Swasta untuk Permudah Akses Pendidikan

MERAHPUTIH I SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melibatkan puluhan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta dalam program sekolah kemitraan pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025–2026. Program ini ditujukan untuk memfasilitasi anak-anak dengan kondisi khusus agar tetap mendapatkan akses pendidikan menengah secara gratis.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, mengatakan, program ini menyasar lulusan SMP atau sederajat yang berasal dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, serta anak-anak panti asuhan. Mereka akan disalurkan ke sekolah-sekolah swasta dengan pembiayaan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jateng.

“Biaya pendidikan ditanggung penuh oleh pemerintah. Sekolah tidak boleh memungut biaya tambahan dalam bentuk apa pun. Anak-anak ini harus diperlakukan sama seperti siswa lainnya,” ujar Uswatun seusai memaparkan rencana program kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur, Selasa (6/5/2025).

Sebanyak 56 SMA dan 83 SMK swasta di 35 kabupaten/kota direncanakan ikut serta dalam program ini. Pemerintah provinsi menargetkan sekitar 5.000 murid dengan kondisi khusus dapat terakomodasi melalui skema tersebut.

Uswatun menjelaskan, sekolah swasta yang ingin bergabung dalam program ini harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya adalah memiliki akreditasi minimal B, sarana pembelajaran yang memadai, serta rasio guru dan tenaga kependidikan yang sesuai standar. Selain itu, sekolah mitra dilarang menyelenggarakan seleksi penerimaan secara mandiri untuk kuota program kemitraan.

Gubernur Ahmad Luthfi mendukung program ini sebagai solusi atas keterbatasan akses pendidikan di daerah tertentu, terutama wilayah dengan tantangan geografis.

“Di Magelang misalnya, jumlah sekolah sudah memadai, tetapi akses ke lokasi masih jadi persoalan. Banyak anak dari keluarga kurang mampu yang kesulitan menjangkau sekolah, padahal kuotanya ada,” kata Luthfi.

Melalui program kemitraan ini, pemerintah berharap tak ada lagi anak dengan kondisi khusus yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan karena alasan biaya maupun jarak. (red)

Editor : Redaksi