Nadiem Makarim Angkat Bicara Soal Dugaan Korupsi Laptop Chromebook: “Program Ini Tidak Mandek”

MERAHPUTIH I JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim akhirnya angkat suara setelah namanya kembali mencuat dalam pusaran dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2020–2022. Dalam sebuah konferensi pers terbuka, Nadiem menyampaikan klarifikasi atas tuduhan yang menyebut adanya penyelewengan dana hingga triliunan rupiah dalam proyek pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk sekolah.

Konferensi pers yang digelar di Hotel The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025), menjadi panggung bagi Nadiem untuk meluruskan informasi yang menurutnya telah berkembang secara tidak proporsional. Di hadapan wartawan dan sejumlah tokoh pendidikan, ia menjelaskan latar belakang program serta hasil pelaksanaannya.

“Pada saat krisis pandemi Covid-19 tahun 2020, kami melihat ancaman nyata terhadap masa depan anak-anak kita akibat learning loss. Karena itu, kami menggagas program pengadaan TIK sebagai bagian dari solusi jangka panjang, bukan hanya respons jangka pendek terhadap darurat pendidikan,” ujar Nadiem.

Dalam paparannya, Nadiem menyebutkan bahwa program yang dimaksud mencakup pengadaan sekitar 1,1 juta unit laptop, modem, dan proyektor yang didistribusikan ke lebih dari 77.000 sekolah di seluruh Indonesia dalam rentang waktu empat tahun. Program tersebut, kata dia, merupakan bagian dari strategi memperluas akses teknologi dalam sistem pendidikan nasional.

“Selain mendukung pembelajaran jarak jauh saat pandemi, perangkat TIK ini juga kami rancang untuk meningkatkan kapasitas guru, tenaga kependidikan, serta mendukung pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK),” jelasnya.

Menurut Nadiem, ANBK menjadi alat penting dalam mengukur capaian belajar siswa secara nasional, termasuk memetakan sejauh mana learning loss terjadi di berbagai wilayah.

Menanggapi dugaan korupsi yang dikaitkan dengan program tersebut, Nadiem menyampaikan bahwa proses distribusi perangkat TIK berjalan sesuai rencana dan telah melalui berbagai tahapan evaluasi serta pengawasan.

“Dari laporan yang saya terima saat masih menjabat, hingga 2023, sekitar 97 persen dari laptop yang diadakan telah diterima oleh sekolah-sekolah dan teregistrasi. Ini bukan program yang mandek,” tegasnya.

Tak hanya itu, pada 2023, Kemendikbudristek juga disebut melakukan survei kepada sekolah penerima laptop untuk memastikan bahwa perangkat benar-benar digunakan. Hasilnya, sekitar 82 persen sekolah menyatakan laptop digunakan dalam proses pembelajaran, bukan sekadar untuk asesmen atau keperluan administratif.

“Jadi, ini bukan sekadar distribusi barang. Ada proses monitoring, ada tanggung jawab terhadap efektivitas pemanfaatannya,” imbuhnya.

Menegaskan hal tersebut, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris Hutapea, menyatakan bahwa program pengadaan laptop telah melalui pendampingan ketat oleh institusi negara sejak awal.

“Seluruh proses pengadaan didampingi oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) sebagai pengacara negara. Ini bukan proyek yang dikerjakan secara sembarangan,” kata Hotman.

Ia juga mengutip hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menurutnya menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen laptop digunakan secara optimal oleh sekolah-sekolah penerima.

“Data dari BPKP menunjukkan hampir 97 persen laptop digunakan dengan baik. Ini data resmi, bukan klaim sepihak,” tegas Hotman.

Meski demikian, hingga kini pihak Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi belum mengungkapkan secara rinci aktor-aktor yang terlibat dalam dugaan korupsi senilai Rp 9,9 triliun tersebut. Nadiem sendiri belum dinyatakan sebagai tersangka atau saksi resmi, meski namanya turut disebut dalam dokumen awal penyelidikan.

Menanggapi situasi tersebut, Nadiem mengaku akan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Ia menegaskan kesiapannya untuk memberikan keterangan jika diminta oleh penegak hukum.

“Kami percaya pada sistem hukum dan akan kooperatif bila memang dibutuhkan,” ujarnya singkat. (red) 

Editor : Redaksi