Jatim Sepakati KUA-PPAS P-APBD 2025, Khofifah Fokus Perkuat Program Prioritas dan Belanja Wajib

MERAHPUTIH I SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jatim resmi mengetuk palu kesepakatan Nota Persetujuan Bersama Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan bersama oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, serta Ketua DPRD Jatim M. Musyafak Rouf dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (11/8).

Khofifah menegaskan, penandatanganan ini menjadi pintu awal penyusunan Rancangan P-APBD 2025. Semua penyesuaian, baik penambahan maupun pengurangan anggaran, akan digodok lebih detail pada tahap pembahasan berikutnya.

“Nota Persetujuan KUA-PPAS ini mengakomodir SILPA hasil audit BPK sebesar Rp4,7 triliun,” ujar Khofifah.

Selain memanfaatkan SILPA, Pemprov Jatim juga memproyeksikan tambahan pendapatan sebesar Rp279 miliar. Rinciannya, Rp103 miliar berasal dari pajak daerah, sementara sisanya disumbang dari retribusi.

Menurut Khofifah, arah utama distribusi anggaran akan difokuskan untuk menutup kekurangan belanja wajib pada APBD murni, terutama untuk belanja pegawai dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

“Kita akan penuhi belanja wajib yang di APBD murni belum terpenuhi. Seperti belanja pegawai dan BPOPP yang belum tercukupi, maka akan disesuaikan,” jelasnya.

Tak hanya itu, Khofifah memastikan adanya “penebalan” alokasi untuk berbagai program prioritas. Fokusnya bukan hanya pada program strategis daerah, tapi juga yang menjadi mandat nasional.

“Akan ada penguatan pada program ketahanan pangan, pengendalian inflasi, pendidikan, dan kesehatan sesuai amanat Inpres No 1 Tahun 2022. Itu yang akan kita tambahkan,” tegasnya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawal proses pembahasan P-APBD 2025 agar penyaluran anggaran tepat sasaran dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

“Ini masih proses panjang. Setelah ini ada penyampaian Raperda P-APBD 2025, pembahasan di komisi dan fraksi, hingga akhirnya ke tahap persetujuan final,” pungkasnya. (red)

Editor : Redaksi