Aktivis ’98 Jatim Suarakan Kekhawatiran atas Kerusuhan Surabaya, Tegaskan Sepultura sebagai Jalan Aspirasi

MERAHPUTIH I SURABAYA—  Gelombang protes yang meletup sejak 25 Agustus lalu akhirnya mencapai titik paling genting pada Sabtu (30/8/2025). Kota Surabaya menjadi saksi, ketika Gedung Negara Grahadi dan Mapolsek Tegalsari terbakar akibat amukan massa. Insiden itu sontak memicu keprihatinan berbagai kalangan, termasuk Aktivis ’98 Jawa Timur yang menilai situasi tersebut dapat berimplikasi serius pada stabilitas politik dan keamanan nasional.

Trio Marpaung, salah satu tokoh Aktivis ’98 Jatim, menegaskan bahwa kerusuhan yang terjadi bukan lagi sekadar ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap elit politik, tetapi telah “diboncengi” pihak-pihak tertentu yang mengail di air keruh.

“Poin-poin tuntutan rakyat sejak 25 Agustus sebenarnya bisa dipahami. Masyarakat kecewa dengan sikap DPR yang dianggap jauh dari penderitaan rakyat. Namun, kerusuhan kemarin itu jelas ada penumpang gelap yang memanfaatkan situasi,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut Trio, aksi massa yang awalnya menyuarakan kritik beralih menjadi anarki: pembakaran fasilitas publik, penjarahan rumah anggota dewan, hingga menyerang kantor aparat. Fenomena itu, katanya, memperlihatkan adanya rekayasa yang menggeser substansi tuntutan rakyat.

Trio menilai, era digital memberi ruang luas bagi manipulasi informasi. Penumpang gelap memanfaatkan media sosial sebagai alat mobilisasi massa, memancing kemarahan, bahkan menyebarkan ajakan yang bersifat provokatif.

“Analisa kami, medsos menjadi salah satu faktor dominan dalam pembesaran isu. Masyarakat harus bijak. Jangan serta merta hadir atau bertindak hanya karena mengikuti seruan yang beredar di dunia maya,” tegasnya.

Meski keras mengkritik DPR, Trio dan rekan-rekannya dari Aktivis ’98 menegaskan dukungan terhadap program-program Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai pemerintahan saat ini masih berada pada jalur yang seharusnya, tetapi terganjal oleh sikap sebagian elit politik yang tidak peka terhadap realitas sosial.

“Presiden kami dukung, tapi DPR harus sadar. Jangan sampai mereka menari-nari di atas penderitaan rakyat. Itu kontraproduktif dan bisa mengganggu ketahanan negara,” kata Trio.

Sebagai langkah konkret, Aktivis ’98 Jatim meluncurkan gagasan yang mereka sebut SEPULTURA (Sepuluh Tuntutan Rakyat). Meski belum dijabarkan secara rinci ke publik, dokumen itu berisi pokok-pokok desakan masyarakat yang dianggap penting untuk menjaga keseimbangan antara negara, pemerintah, dan rakyat.

Trio menekankan, Sepultura bukanlah instrumen politik partisan, melainkan bentuk tanggung jawab moral Aktivis ’98 dalam mengawal demokrasi.

“Kami terpanggil untuk bersuara, agar suara rakyat tidak hilang ditelan kerusuhan,” tandasnya.

Aktivis ’98 menyerukan agar demonstrasi tetap menjadi sarana damai untuk menyampaikan aspirasi. Mereka mengingatkan bahwa sejarah Reformasi 1998 mengajarkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar bangsa ketika kekerasan mendominasi ruang politik.

“Demonstrasi adalah hak rakyat. Tapi jangan sampai berubah jadi kerusuhan yang mengancam persatuan bangsa. Kita harus kembali pada jalur damai, seperti amanat reformasi itu sendiri,” pungkas Trio.

Dengan situasi politik yang kian memanas, publik kini menanti bagaimana pemerintah, DPR, serta kekuatan sipil dapat menurunkan tensi dan mengembalikan ruang aspirasi ke jalurnya

Dalam kesempatan itu, Aktivis ’98 Jatim juga mengumumkan “Sepultura” atau Sepuluh Tuntutan Rakyat.Aktivis ’98 Jatim Suarakan Kekhawatiran atas Kerusuhan Surabaya, Tegaskan Sepultura sebagai Jalan Aspirasi. Tuntutan tersebut adalah:

1. Pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor.
2. Hukuman mati bagi para koruptor.
3. Pembatalan kenaikan pajak dan penurunan harga sembako. 
4. Penolakan tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi.
5. Reshuffle kabinet yang tidak sejalan dengan presiden.
6. Penggantian Kapolri.
7. Penggantian Mendagri. 
8. Penggantian Menkeu.
9. Penolakan aksi vandalisme, perusakan, pembakaran, dan penjarahan.
10. Perlawanan terhadap praktik “serakahnomics” atau keserakahan ekonomi.

Daftar tuntutan itu dibacakan bersama-sama oleh para aktivis, antara lain Trio Marpaung, Edward Dewaruci, M. Annis, Hidayat, Nasirudin, Andi Ambon, Lasiono, Syafii Untag, Nurhasan, dan Indra Agus.

Aktivis ’98 Jatim menegaskan bahwa seruan ini bukan sekadar refleksi atas situasi terkini, melainkan juga pengingat bahwa semangat reformasi harus dijaga. Menurut mereka, demokrasi yang diperjuangkan sejak 1998 hanya bisa bertahan jika masyarakat dan negara sama-sama menolak kekerasan serta mengutamakan dialog.

“Perubahan besar 1998 tidak lahir dari kekerasan yang membabi buta, melainkan dari tekad kolektif untuk memperjuangkan keadilan. Itu yang harus kita rawat bersama,” ujar Trio.

Mereka menambahkan, masyarakat harus tetap kritis terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, tetapi dalam menyampaikan pendapat tetap mengedepankan cara-cara damai. (dpr) 

Editor : Redaksi