Lilik Hendarwati Dorong Optimalisasi Media Sosial untuk Transparansi Kerja Dewan

MERAHPUTIH I SURABAYA – Perkembangan digital tak hanya mengubah wajah komunikasi publik, tetapi juga membuka ruang baru bagi para politisi untuk lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini diakui Lilik Hendarwati, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur, yang menekankan pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja anggota dewan.

Dalam sebuah diskusi memperingati hari litersi dunia di Rumah Literasi Digital dengan tema 'Optimalisasi Media Sosial Untuk Pelayanan Publik', Senin (8/9), Lilik mengurai pengalamannya membangun komunikasi publik lewat kanal digital. Ia menuturkan, awal mula keterlibatannya di media sosial hanyalah sebatas mengunggah foto kegiatan. Namun, seiring waktu, ia menyadari bahwa dokumentasi digital bisa menjadi jembatan transparansi antara dewan dan masyarakat.

“Awalnya hanya sekadar unggah foto di Instagram, tapi kemudian berkembang ke video. Itu memudahkan saya, pertama sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik. Masyarakat bisa tahu apa yang sebenarnya dikerjakan anggota dewan,” jelasnya.

Politisi perempuan yang mengawali kiprahnya di Surabaya ini mengakui bahwa tantangan terbesar seorang anggota dewan adalah membangun kedekatan dengan konstituen. Menurutnya, banyak warga yang bahkan tidak mengenal siapa wakil mereka di parlemen.

“Ketika saya turun ke masyarakat, banyak yang bilang tidak kenal siapa anggota dewan di daerahnya. Karena itu saya keliling, dari kampung ke kampung, pojok ke pojok kota, untuk memperkenalkan diri. Dari situ saya belajar, elektabilitas itu hadir setelah kita dikenal dan benar-benar hadir di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan, keterbukaan adalah kunci. Media sosial menjadi ruang untuk menampilkan kerja nyata, sekaligus menjawab keraguan masyarakat soal fungsi dewan. Semua aktivitasnya, mulai dari kegiatan reses, pelatihan digital marketing, hingga penyerapan aspirasi, ia dokumentasikan dan bahkan dilaporkan langsung ke DPP PKS sebagai bentuk akuntabilitas.

Lilik juga memaparkan, aspirasi masyarakat yang masuk sangat beragam, namun paling banyak terkait persoalan pendidikan.

“Kalau soal sekolah, masyarakat ingin dibangunkan sekolah negeri. Kalau memang tidak memungkinkan, ya saya jelaskan langsung kepada mereka. Transparansi itu penting, jangan ada harapan yang tidak realistis,” katanya. 

Sementara untuk aduan di sektor kesehatan, ia memilih jalur cepat. Lilik langsung berkoordinasi dengan kepala dinas terkait, kemudian meneruskan jawaban resmi kepada masyarakat.

“Semua nomor kepala dinas ada di saya. Kalau ada keluhan soal rumah sakit, saya langsung sampaikan ke Kadis. Jawabannya saya teruskan ke warga. Jadi langsung jelas, tanpa bertele-tele,” tegasnya. 

Meski optimistis dengan peran media sosial, Lilik juga mengingatkan bahwa ruang digital tak selalu positif. Ia menilai literasi digital menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terjebak pada informasi yang menyesatkan.

“Media sosial itu ruang pembelajaran. Ada sisi positif, ada juga sisi negatif yang perlu dipahami. Maka literasi yang bagus itu penting. Kita tidak hanya bergantung pada media sosial, tapi juga perlu mengacu pada media mainstream yang punya data dan fakta lebih kuat,” pesannya.

Bagi Lilik, digitalisasi bukan sekadar soal eksistensi, melainkan strategi komunikasi publik yang harus diimbangi dengan kejujuran dan tanggung jawab.

“Yang utama adalah masyarakat tahu, apa sebenarnya kerja anggota dewan. Jangan sampai publik merasa jauh dari wakilnya,” tutupnya. (dpr) 

 

Editor : Redaksi