Banjir Sumatra–Aceh Telan Desa, Kemendes Catat Sembilan Desa Hilang

MERAHPUTIH I SURABAYA - Bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Utara dan Aceh tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menghapus jejak administratif desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat sedikitnya sembilan desa dinyatakan hilang akibat terjangan banjir bandang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Menteri Desa PDTT Yandri Susanto mengungkapkan, dampak bencana kali ini tergolong serius karena tidak sebatas merusak infrastruktur desa, melainkan juga menghilangkan wilayah desa secara menyeluruh. Kondisi tersebut sebagian besar terjadi di Provinsi Aceh.

“Di Sumatera pasca bencana ini, ada beberapa desa yang secara administrasi sudah hilang,” ujar Yandri kepada wartawan di Surabaya, Senin (22/12).

Menurut Yandri, sejak awal terjadinya bencana banjir di tiga provinsi terdampak, Kemendes PDTT langsung bergerak cepat. Pihaknya telah menerbitkan surat perintah kepada Tenaga Pendamping Profesional (TPP) untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi desa-desa terdampak.

Pendataan tersebut mencakup klasifikasi desa yang hilang, rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan. Langkah ini dinilai penting sebagai dasar pengambilan kebijakan penanganan pasca bencana, khususnya di wilayah perdesaan yang menjadi tanggung jawab Kemendes.

“Kita memang sekarang sedang terus melakukan pematangan. Di awal banjir, Kemendes sudah memerintahkan TPP untuk mendata desa yang rusak. Mulai dari desa yang hilang, rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan atau yang terdampak,” jelasnya.

Dari hasil pendataan sementara, Kemendes mencatat sekitar sembilan desa dinyatakan hilang secara total. Artinya, wilayah desa tersebut tidak lagi dapat dihuni maupun difungsikan sebagaimana mestinya akibat perubahan bentang alam dan kerusakan ekstrem.

“Memang ada sekitar sembilan desa kalau tidak salah yang hilang. Hilang, bukan rusak, benar-benar hilang. Kebanyakan di Aceh,” tegas Yandri.

Meski demikian, Yandri menegaskan bahwa jumlah korban jiwa di desa-desa tersebut tidak terlalu besar. Namun, dampak sosial yang ditimbulkan tetap signifikan, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi.

“Korban memang tidak semuanya banyak, tapi yang paling terasa adalah warga yang kehilangan rumah. Banyak yang mengungsi, dan itu yang paling banyak kita temui di lapangan,” ungkapnya.

Dalam upaya penanganan pasca bencana, Kemendes PDTT tidak bekerja sendiri. Pemerintah pusat terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pemulihan desa berjalan terpadu dan berkelanjutan.

“Kita melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Menteri Dalam Negeri, BNPB, kemudian juga dengan Menteri Perumahan,” kata Yandri.

Fokus utama Kemendes ke depan adalah pemulihan fasilitas dasar di desa-desa terdampak, khususnya desa yang dinyatakan hilang. Pemulihan tersebut meliputi hunian warga, fasilitas umum, hingga sarana pendukung kehidupan masyarakat desa.

“Nah, kami mungkin akan fokus di pasca bencananya. Bagaimana fasilitas mendasar di desa itu bisa segera kita pulihkan,” ujarnya.

Sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian, Kemendes PDTT juga membuka penggalangan donasi bagi korban banjir. Donasi tersebut masih terus berjalan dan akan diumumkan secara resmi pada momentum Hari Desa.

“Maka sampai hari ini kami tetap melakukan donasi di Kemendes. Insyaallah puncaknya di Hari Desa nanti akan kita umumkan berapa donasi yang terkumpul,” jelas Yandri.

Donasi yang terkumpul rencananya akan disalurkan langsung ke desa-desa terdampak, dengan prioritas utama pada desa-desa yang dinyatakan hilang agar masyarakat dapat segera bangkit dan membangun kembali kehidupannya.

“Nanti akan kita bawa ke desa-desa, terutama desa-desa yang hilang tadi,” pungkasnya.

Bencana ini menjadi pengingat bahwa perubahan iklim dan kerentanan wilayah perdesaan terhadap bencana alam membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan, agar desa tetap menjadi fondasi kuat pembangunan nasional.(dpr) 

Editor : Redaksi