Eri Cahyadi Siapkan UKT Gratis Mahasiswa PTS Miskin, Dorong Program Satu Keluarga Satu Sarjana

MERAHPUTIH I SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil di sektor pendidikan. Orang nomor satu di Kota Pahlawan itu mengaku prihatin setelah mengetahui banyak mahasiswa dari keluarga prasejahtera justru menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta (PTS) dan mengalami kesulitan biaya.

Keprihatinan tersebut mencuat usai Eri Cahyadi mendengar langsung curahan hati para rektor PTS yang tergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, terungkap fakta bahwa mahasiswa dari keluarga miskin kategori Desil 1–5 banyak tersebar di PTS, bahkan sebagian terancam putus kuliah karena menunggak uang kuliah tunggal (UKT).

“Yang seharusnya saya sentuh sesuai sumpah saya sebagai wali kota adalah mengentaskan kemiskinan dan membantu orang miskin. Bukan membantu segelintir orang kaya,” tegas Eri Cahyadi, Minggu (25/1/2026).

Eri mengaku semakin miris saat mendengar kisah mahasiswa yang hampir drop out hanya karena terlambat membayar UKT. Padahal, menurutnya, pendidikan merupakan jalan paling nyata untuk mengubah nasib sebuah keluarga.

Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya memastikan akan turun tangan dengan memberikan bantuan UKT bagi mahasiswa PTS yang berasal dari keluarga miskin Desil 1–5. Tidak hanya itu, Pemkot juga akan merevisi Peraturan Wali Kota (Perwali) lama terkait tata cara pemberian beasiswa agar lebih adaptif dan tepat sasaran.

“Mahasiswa PTS juga harus kita bantu supaya bisa lulus menjadi sarjana dan mengubah ekonomi keluarganya,” ujarnya.

Berdasarkan data sementara dari para rektor, jumlah mahasiswa miskin di PTS mencapai ratusan orang. Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya saja, tercatat sekitar 300 mahasiswa masuk kategori tersebut.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Eri meminta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya segera melakukan sinkronisasi data mahasiswa PTS dengan basis data Pemkot.

“Mahasiswa Desil 1–5 dari PTS akan kami cocokkan datanya. Setelah itu, langsung kita berikan bantuan,” jelasnya.

Setelah proses validasi rampung, Pemkot Surabaya akan menanggung UKT mahasiswa tidak mampu, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif yang sedang menempuh pendidikan.

“Bukan hanya yang baru masuk. Yang masih kuliah tapi kesulitan bayar UKT juga akan kita tutup. Ini bagian dari program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana di Surabaya,” ungkap Eri.

Ia menegaskan, kebijakan UKT gratis ini tidak dibatasi kuota. Pemkot juga memberikan kebebasan penuh kepada calon mahasiswa untuk memilih PTS manapun di Surabaya tanpa intervensi.

“Urusan UKT adalah urusan pemerintah dengan perguruan tinggi. Anak-anak bebas memilih kampusnya. Pemerintah harus benar-benar hadir untuk mereka yang tidak mampu,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua ABP-PTSI Jawa Timur, Dr. Budi Endarto, menyebut langkah Wali Kota Surabaya sebagai terobosan berani dan progresif. Menurutnya, selama ini PTS menjadi ‘rumah’ bagi banyak mahasiswa dari keluarga miskin yang luput dari perhatian kebijakan.

“Ini bisa menjadi gerakan yang revolusioner. Fakta di lapangan menunjukkan keluarga miskin justru melimpah di PTS,” ujar Budi yang juga Rektor Universitas Wijaya Putra.

Ia berharap kebijakan bantuan UKT dari Pemkot Surabaya mampu mengawal target besar peningkatan kualitas pendidikan melalui program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, dengan melibatkan peran aktif perguruan tinggi swasta.

“PTS siap berkontribusi dan mengawal agar tujuan peningkatan kualitas pendidikan benar-benar tercapai,” pungkasnya.(sub)

Editor : Redaksi