Pemprov Jatim Serahkan Truk Hasil Normalisasi, Khofifah Dorong Percepatan Menuju Zero ODOL 2027
MERAHPUTIH I SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mempercepat penanganan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi jalan yang lebih aman dan tertib. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyerahan secara simbolis enam unit truk yang telah dinormalisasi dimensinya oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada perwakilan sopir di halaman Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Jumat (6/3).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi percepatan penanganan kendaraan ODOL di Jawa Timur sekaligus upaya menuju target besar provinsi ini untuk mencapai kondisi Zero ODOL pada tahun 2027.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah menegaskan bahwa normalisasi dimensi kendaraan bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk menciptakan tata kelola transportasi jalan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.
Menurutnya, kendaraan yang beroperasi sesuai dengan dimensi standar memiliki dampak langsung terhadap keselamatan lalu lintas serta keberlanjutan infrastruktur jalan.
“Apa yang kita lakukan hari ini merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama dalam normalisasi kendaraan ODOL. InsyaAllah kalau kita bergerak bersama, Jawa Timur bisa mencapai Zero ODOL tahun 2027,” ujar Khofifah.
Ia menjelaskan, hingga saat ini Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pengukuran terhadap 160 unit truk dari total 238 kendaraan milik anggota Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) yang mengikuti program normalisasi dimensi kendaraan.
Dari proses tersebut, enam unit truk dinyatakan telah selesai menjalani proses pemotongan dimensi sehingga kini telah sesuai dengan standar regulasi kendaraan angkutan barang yang berlaku.
Seluruh proses normalisasi tersebut, kata Khofifah, difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk dukungan pembiayaan untuk pemotongan dimensi kendaraan. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong partisipasi lebih luas dari para pelaku usaha transportasi maupun komunitas sopir agar bersedia menyesuaikan kendaraan mereka sesuai ketentuan.
“Proses normalisasi semuanya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui dukungan pembiayaan pemotongan dimensi kendaraan,” jelasnya.
Lebih jauh Khofifah menekankan bahwa pengendalian kendaraan ODOL tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan transportasi, tetapi juga erat kaitannya dengan keselamatan seluruh pengguna jalan.
Kendaraan dengan dimensi maupun muatan berlebih terbukti meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas sekaligus mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menambah beban anggaran negara untuk perbaikan jalan.
Selain itu, keberadaan kendaraan ODOL juga dapat mengganggu kelancaran sistem logistik nasional. Ketika jalan rusak akibat beban berlebih, distribusi barang menjadi terhambat dan berdampak pada efektivitas berbagai program pemerintah, termasuk pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan (RAK) di sektor transportasi.
“Di tengah penguatan logistik nasional, ODOL justru bisa menjadi penghambat. Kerusakan jalan akibat beban berlebih akan mempengaruhi efektivitas distribusi dan keselamatan,” katanya.
Pada momentum tersebut, Khofifah juga memberikan apresiasi kepada Gerakan Sopir Jawa Timur yang dinilai menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program normalisasi kendaraan. Dukungan komunitas pengemudi dianggap menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan ODOL di Jawa Timur.
Apresiasi juga diberikan kepada perusahaan karoseri CV Sumber Karya Abadi yang turut berperan dalam proses normalisasi dimensi kendaraan melalui pengerjaan pemotongan karoseri truk agar sesuai standar.
Menurut Khofifah, keberhasilan program pengendalian ODOL tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, pelaku usaha transportasi, komunitas pengemudi hingga industri karoseri.
“Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas pengemudi, serta berbagai pemangku kepentingan merupakan modal penting dalam mewujudkan transportasi jalan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Di akhir kegiatan, Khofifah kembali mengajak seluruh pihak untuk melanjutkan proses normalisasi kendaraan yang masih masuk dalam kategori ODOL. Ia optimistis dengan kerja bersama, target Zero ODOL Jawa Timur 2027 dapat tercapai.
“Sekali lagi terima kasih. Mari kita teruskan normalisasi kendaraan yang masih kategori ODOL. Dengan kekuatan yang kita miliki bersama, InsyaAllah kita bisa mewujudkan Zero ODOL 2027,” pungkasnya.(dpr)
Editor : Redaksi
Harian Merah Putih