PKB Jatim Konsolidasi Kader di Bulan Ramadan, Gus Halim Apresiasi Caleg Pendulang Suara

MERAHPUTIH I SURABAYA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur menggelar konsolidasi kader yang dirangkaikan dengan peringatan Nuzulul Qur’an di Surabaya, Jumat (13/3). Kegiatan tersebut menjadi puncak rangkaian Safari Ramadan PKB Jatim sekaligus momentum memberikan apresiasi kepada calon legislatif (caleg) potensial yang berperan besar dalam mendongkrak perolehan suara partai pada Pemilu Legislatif 2024.

Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar mengatakan, agenda tersebut merupakan kegiatan rutin yang setiap tahun digelar selama bulan Ramadan. Selain memperingati turunnya Al-Qur’an, forum itu juga dimanfaatkan untuk mempertemukan para caleg yang dinilai menjadi pendulang suara bagi partai.

“Setiap Ramadan kita rangkai dengan peringatan Nuzulul Qur’an dan pertemuan caleg potensial yang berkontribusi pada perolehan suara PKB di Pileg 2024. Mereka kita beri apresiasi sebagai bentuk penghargaan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Halim.

Menurutnya, keberhasilan seorang anggota legislatif yang berhasil duduk di parlemen tidak terlepas dari dukungan caleg lain dalam satu daerah pemilihan. Ia mengibaratkan kursi legislatif seperti meja yang tidak selalu memiliki empat kaki yang berdiri sendiri.

“Hampir tidak ada kursi DPR yang berdiri dengan empat kaki sendiri. Ada yang tiga kaki, berarti satu kaki berasal dari kontribusi caleg lain. Bahkan ada yang dua kaki karena ditopang caleg lain yang juga kuat. Nah, kontribusi itu yang kita apresiasi,” jelasnya.

Selain konsolidasi internal, kegiatan tersebut juga menandai penutupan Safari Ramadan PKB yang sebelumnya telah digelar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, PKB Jatim juga menyalurkan bantuan kepada para kader.

Gus Halim menyebutkan, selama Ramadan tahun ini pihaknya telah mendistribusikan sekitar 26.000 paket sembako kepada kader PKB di berbagai daerah di Jawa Timur.

“Sebagai penutup Safari Ramadan se-Jawa Timur, kita juga berbagi sembako. Total ada sekitar 26 ribu paket yang sudah kita salurkan kepada kader-kader PKB,” katanya.

Tak hanya itu, pelaksanaan kegiatan juga melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kantor DPW PKB Jatim. Berbagai kebutuhan acara seperti konsumsi hingga bingkisan disediakan oleh pelaku UMKM lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Konsumsi, bingkisan, dan kebutuhan acara lainnya kita hadirkan dari UMKM yang ada di sekitar kantor DPW. Ini bagian dari upaya kita memberdayakan ekonomi lokal,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Halim juga mengingatkan para anggota legislatif dari PKB yang saat ini menjabat agar terus menjaga hubungan dengan konstituen di daerah pemilihannya. Ia menegaskan para caleg potensial yang belum terpilih tetap memiliki peluang pada kontestasi berikutnya.

Ia mengibaratkan situasi itu seperti pertandingan sepak bola, di mana pemain cadangan selalu siap menggantikan pemain inti.

“Pemain cadangan itu tidak pernah berhenti pemanasan. Kalau pemain inti yang sekarang duduk di DPR tidak hati-hati dan tidak merawat konstituennya, bisa saja digantikan oleh caleg potensial di bawahnya,” tegasnya.

Di luar agenda internal partai, Gus Halim juga menyinggung wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah yang saat ini masih terus dibahas. Menurutnya, berbagai opsi tengah dikaji, termasuk kemungkinan kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan sejumlah modifikasi sistem.

“Pembahasan masih terus berjalan. Kita mendengar pandangan dari pakar, praktisi, hingga masyarakat. Peluang kepala daerah dipilih oleh DPRD masih sangat terbuka,” ujarnya.

Ia menilai sistem pilkada langsung saat ini membutuhkan biaya politik yang besar dan berpotensi memunculkan persoalan hukum. Karena itu, menurutnya perlu ada perbaikan sistem agar pemilihan kepala daerah tidak menjadi sumber masalah baru.

“Jangan sampai kepala daerah lebih fokus pada pencitraan untuk periode kedua daripada bekerja untuk rakyat. Jika dipilih DPRD dengan modifikasi tertentu, misalnya tetap wajib turun ke masyarakat dan melaporkan kinerjanya, saya kira itu tidak akan mengurangi nilai demokrasi,” pungkasnya.(pps) 

Editor : Redaksi