Ini Strategi TPID Jatim dalam Pengendalian Inflasi di tengah Pandemi

MERAHPUTIH | SURABAYA - Perlu langkah kebijakan pemulihan ekonomi diarahkan guna memperbaiki dua sisi. Yakni, demand dan supply melalui relaksasi kebijakan guna mendorong konsumsi guna mendukung dunia usaha dan mempertahankan investasi, serta mendukung ekspor-impor.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, berharap muncul adanya inovasi yang mendukung implementasi new normal dan perbaikan ekonomi ke depan. Inovasi tersebut diharapkan berasal dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur, sehingga dapat menjadi role model inovasi nasional.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah mengatakan sejak terjadi pandemi COVID-19, komoditas di wilayah Jawa Timur tidak mengalami gejolak harga yang cukup signifikan. Bahkan, tekanan harga di periode HBKN Idul Fitri 2020 pun relatif normal tidak setinggi pola historisnya.

Namun, masih menurut Difi, terdapat tiga tantangan utama pengendalian inflasi di Jawa Timur. Pertama, kendala distribusi pangan di tengah penerapan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah. Kedua, penurunan demand masyarakat akibat pelemahan daya beli dan dampak psikologis penyebaran COVID-19, yang berpengaruh pada potensi deflasi komoditas yang lebih dalam. Ketiga, antisipasi dampak perpanjangan penerapan PSBB maupun kondisi new normal pasca COVID-19 terhadap kecukupan stok dan akses masyarakat terhadap komoditas pangan strategis.

Untuk menjawab tantangan tersebut, apresiasi diberikan kepada TPID Jawa Timur yang telah mengambil berbagai langkah inovasi, salah satunya berupa kelembagaan Lumbung Pangan Jatim

"Ini tidak hanya menjadi wadah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di Jatim. Namun, ke depan juga diharapkan dapat berfungsi menjadi pusat kerjasama antar daerah khususnya untuk komoditas pertanian di Indonesia," ujar Difi.

Ditambahkan, pasca High Level Meeting TPID perlu adanya evaluasi dan penguatan fungsi Lumbung Pangan Jatim. Agar berjalan optimal dalam pelaksanaan tugasnya di masa yang akan datang.

"Yang tak kalah penting dilakukan upaya mapping stok komoditas pangan Jawa Timur yang nantinya dapat menjadi landasan kerjasama antar daerah berdasarkan data neraca pangan yang akurat," terangnya. 

Sementara, Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak menyampaikan sektor pertanian, yang merupakan salah satu penopang perekonomian dan melibatkan setidaknya 1/3 tenaga kerja di Jatim, tidak mengalami goncangan besar akibat Covid-19. Namun, produk turunan sektor pertanian khususnya olahan holtikultura, ikut terpukul seiring dengan melemahnya sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi efektif, inovasi, dan sinergi antar stakeholders dalam memasarkan produk UMKM pangan Jawa Timur. Termasuk potensi kolaborasi dengan Lumbung Pangan Jatim sebagai salah satu jalur pemasaran," ujar Emil. (ton/tji)

Editor : Tudji Martudji