Ratusan Sekolah di Malang Terdampak, Program Makan Bergizi Gratis Tertunda Akibat Operasional Dapur Terhenti

MERAHPUTIH I MALANG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi salah satu penopang pemenuhan gizi pelajar di Kota Malang untuk sementara waktu mengalami gangguan. Ratusan siswa dan tenaga pendidik dilaporkan tidak lagi menerima layanan tersebut setelah sejumlah dapur penyedia makanan menghentikan operasional akibat belum cairnya anggaran dari pihak terkait.

Kondisi ini membuat distribusi makanan bergizi di sejumlah sekolah terhenti mendadak, memunculkan kekhawatiran di kalangan orang tua dan pihak sekolah, terutama terkait pemenuhan asupan gizi harian bagi peserta didik.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa persoalan keterlambatan pembayaran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan hal baru dan pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak pusat agar permasalahan tersebut segera diselesaikan.

“Kalau masalah pembayaran ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Kami selalu meneruskan apa yang kita temukan di lapangan kepada BGN agar bisa ditindaklanjuti, karena kewenangan sepenuhnya ada di BGN bersama masing-masing SPPG, termasuk pembayaran melalui virtual account masing-masing,” ujar Emil, Selasa (9/6/2026).

Emil menyebut, pihaknya di daerah tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses pencairan anggaran, namun berperan sebagai penghubung antara temuan lapangan dan otoritas pusat. Dengan demikian, setiap hambatan teknis maupun administratif dapat segera dikomunikasikan untuk percepatan penyelesaian.

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran tidak hanya disebabkan faktor administrasi dari pusat, tetapi juga kerap dipicu oleh kelengkapan dokumen dari dapur penyedia layanan.

“Dari pengalaman yang kami temukan, tidak jarang juga ada kaitannya dengan persyaratan administrasi yang diminta oleh BGN untuk dilengkapi. Jadi kami tetap meyakini bahwa ini permasalahan yang, berdasarkan pengalaman sebelumnya, akan bisa segera diselesaikan oleh BGN,” tambahnya.

Dalam keterangannya, Emil juga memaparkan bahwa saat ini terdapat sekitar 4.400 SPPG yang telah beroperasi di Jawa Timur. Namun, lebih dari 300 di antaranya tengah mengalami penangguhan sementara atau suspend untuk melengkapi persyaratan kelayakan operasional.

“Yang beroperasi sekitar 4.400-an, dan sekitar 300 lebih dapur saat ini di-suspend untuk melengkapi dokumen-dokumen kelayakan agar segera dipenuhi,” jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga mulai mendorong agar pelaksanaan program MBG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga memberi dampak ekonomi langsung bagi petani dan peternak lokal. Salah satu langkah yang ditekankan adalah kewajiban SPPG untuk menyerap hasil produksi dalam negeri, khususnya dari Jawa Timur.

Emil mencontohkan komoditas telur ayam yang saat ini menjadi salah satu bahan utama dalam program MBG. Ia berharap stabilitas harga di tingkat peternak dapat terjaga melalui penyerapan yang konsisten oleh dapur-dapur penyedia layanan.

“Jadi kita harap harga telur di kisaran Rp24 ribu per kilogram ini bisa bertahan di level peternak, dan sudah ada imbauan juga agar SPPG menyerap hasil panen petani dan peternak di Jawa Timur,” tegasnya.

Gangguan distribusi MBG di Kota Malang ini menjadi sorotan karena program tersebut selama ini dinilai cukup membantu pemenuhan gizi siswa di sekolah, terutama di wilayah dengan kerentanan ekonomi. Pemerintah daerah berharap normalisasi layanan dapat segera dilakukan setelah seluruh proses administrasi dan pencairan anggaran selesai ditangani oleh pihak berwenang.

Sementara itu, sekolah-sekolah yang terdampak kini menyesuaikan kondisi dengan alternatif sementara, sembari menunggu kepastian lanjutan dari pelaksanaan program tersebut.(red)

Editor : Redaksi