PDIP Compang-camping, Presiden tak Ingin Ikut Babak Belur

MERAH PUTIH | Jakarta - Bola panas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) rupanya terus menggelinding. Bahkan, jejaknya membakar pengusulnya di Senayan. Belakangan, pihak pemerintah dan masyarakat luas, menolak RUU HIP inisiatif parlemen. Hubungan Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan, sebagai motor utama RUU HIP, pun disebut merenggang

Jurnalis senior Hersubeno Arief dalam opini yang ditulisnya di laman pribadinya bertajuk, "RUU HIP: PDIP-Jokowi Pecah Kongsi", menyebut Presiden Jokowi menolak RUU HIP. Seperti yang sudah disebut sebelumnya, PDIP merupakan satu-satunya partai yang getol mengegolkan RUU HIP.

Terkait hal ini, analis politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebut, pasang-surut hubungan Jokowi dan partai banteng ini tidak sekali ini terjadi. Menurut pria yang juga Direktur Indonesia Political Review ini, PDIP sekarang tengah compang-camping. Pasalnya, RUU HIP yang mereka usung, ramai-ramai ditolak, bahkan dari presiden, yang kader mereka sendiri.

"PDIP babak belur. Karena Jokowi tidak ingin ikut babak belur, maka dia segera meminta pembahasan RUU HIP ditunda," tutur Ujang, Sabtu (20/6).

Sikap Jokowi yang menolak RUU HIP dibahas lebih lanjut itu, menurut Ujang, sudah benar. Walau di lain pihak rakyat sedang menyaksikan presiden tidak sejalan dengan partainya sendiri dalam merumuskan kebijakan.

"Kalau tidak ditunda, tidak cuma PDIP yang compang-camping, presiden juga. Meskipun penundaan pembahasan RUU HIP itu, presiden terpaksa berhadap-hadapan dengan PDIP," sebut Ujang.

Untuk diketahui, dalam opini yang bertajuk "RUU HIP: PDIP-Jokowi Pecah Kongsi" itu, Hersubeno Arief memfokuskan pendapatnya tentang gejala PDIP yang bersikukuh mengusung RUU HIP, dengan menyebut beberapa poin tambahan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto sendiri mengatakan, PDIP sepakat untuk menambah poin pelarangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme.

Tetapi, RUU HIP tetap saja menuai serentetan penolakan dari publik. Hasto, tulis Hersubeno, lantas berkelit dengan mengapungkan isu penggeseran ibu kota Palestina ke Abu Dis, demi mengalihkan isu RUU HIP ini. Di lain pihak, Hersubeno pun menyertakan statement Presiden Jokowi dalam opininya.

Hersubeno menulis, statement Jokowi itu diutarakan ketika presiden bertemu purnawirawan TNI-Polri di Istana Bogor, Jumat (19/6). Presiden menyebut, RUU HIP adalah orisinal 100 persen inisiatif parlemen.

"Ini (RUU HIP) 100 persen adalah inisiatif dari DPR, jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali," ungkap Presiden Jokowi dikutip dari rilis Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Dari sinilah muncul kesimpulan, kontroversi RUU HIP, yang semakin lengkap dengan penolakan presiden, adalah wujud dari babak belurnya partai yang dibesut Megawati Soekarnoputri itu. (rml/rga)

Editor : Rangga Putra