Surabaya Tolak PSBB untuk Hindari Resesi

MERAHPUTIH|Surabaya - Kondisi ekonomi  di skala nasional maupun regional, saat ini tengah menghadapi ancaman resesi, karena dampak dari pandemi corona. Untuk menghindari resesi, salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan menolak perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Itulah yang kenapa kemudian kemarin aku curi start, aku tidak mau ada PSBB lagi. Karena kita akan lakukan new normal atau tatanan baru," jelas Walikota Surabaya Tri Rismaharini seusai meninjau PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) di Benowo Surabaya, Selasa (1/9/2020).

Dengan tak diperpanjangnya PSBB tahap III tersebut, Risma berharap para pelaku usaha di Surabaya bisa kembali beroperasi. Namun dengan protokol kesehatan ketat. Jika PSBB diteruskan, maka banyak pelaku usaha di Surabaya gulung tikar.

"Misalkan aku punya perusahaan buat sepatu, begitu ini tak tutup, apakah dia tiba-tiba bisa jalan bagus? Kan tidak, mulai nol lagi kan. Makanya ini sebelum tutup saat itu, kenapa kemudian aku supaya dia gerak. Jadi yang sudah mulai turun ditahan minimal dia tidak jatuh lagi, tapi kalau bisa diangkat lagi," papar dia.

Hasil penelitian terhadap evaluasi perekonomian yang dia terima, menyebutkan bahwa hingga akhir tahun 2020 perkembangan ekonomi di Surabaya terbilang positif. Risma berpendapat, jika dirinya terlambat sedikit saja memutuskan kebijakan, maka pada akhir tahun ekonomi Surabaya mengalami keterpurukan.

"Itulah kenapa kemarin hasil data penelitian evaluasi Surabaya itu kita di titik masih bisa bertahan di positif nanti Insya Allah di akhir tahun. Kenapa? Kalau aku kemarin terlambat sedikit ya nyungsep (terpuruk) beneran yang punya perusahaan, yang punya usaha," jelas Risma.

Apalagi, jika pelaku usaha itu sudah menggunakan modal usahanya untuk kebutuhan sehari-hari. Tentu saja menambah beban ekonomi pelaku usaha tersebut, sehingga bisa berujur bangkrut.

 

Menghadapi isu resesi yang ramai diperbincangkan, Risma berharap kepada warga Surabaya agar tidak perlu panik. Sebab, ketika terjadi krisis di tahun 1998 dan 2008, ekonomi Surabaya mampu bertahan. Apalagi sekitar 92 persen usaha di Surabaya itu tergolong ekonomi menengah ke bawah, sehingga tidak terpengaruh dengan perekonomian global.

"Pertumbuhan ekonomi kita di atas pertumbuhan Nasional. Kenapa begitu? Karena 92 persen usaha di Surabaya itu ekonomi menengah, jadi dia tidak terpengaruh kepada perekonomian global. Tapi kalau di jatuh blek, jatuh beneran itu. Makanya dia harus ditahan, diberikan ruang untuk dia (usaha) bisa gerak tapi tetap dengan protokol yang sangat ketat," jelas Risma. (ton/lmi)