Soal AMDAL Blok Masela, Gubernur Murad Ismail Bela Investor Asing

MERAH PUTIH | Ambon- Penolakan terhadap Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek minyak dan gas (migas) Blok Masela yang dioperatori Inpex Masela Ltd, menimbulkan pro dan kontra. Gubernur Maluku Murad Ismail pun angkat bicara. Namun purnawirawan jenderal polisi bintang dua ini terkesan membela investor asal Jepang itu.

Seperti diketahui, proyek migas Blok Masela ditargetkan berproduksi tahun 2027. Proyek ini memiliki kapasitas produksi sebesar 1.750 MMSCFD (9,5 MTA dan 150 MMSCFD gas pipa). Investasi proyek ini pun sangat fantastis, mencapai US$ 19,8-20 miliar atau sekitar Rp 252-280 Triliun.

Semula Shell Upstream Overseas Ltd memiliki hak partisipasi (PI) di Masela sebanyak 35 persen. Sisanya dimiliki oleh Inpex Corporation, perusahaan migas asal Jepang. Sedang pemerintah daerah Maluku mendapat nilai 10 persen hak partispasi. Namun belakangan Shell berniat mundur dari pengelolaan Blok Masela.

Seperti dilansir dari Kementerian ESDM, Blok Masela saat ini memiliki luas kurang lebih 4.291,35 km2. Blok migas ini terletak di Laut Arafura, sekitar 800 km sebelah timur Kupang, Nusa Tenggara Timur atau lebih kurang 400 km di utara kota Darwin, Australia, dengan kedalaman laut 300-1000 meter. Pengembangan hulu migas di Blok Masela diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan produksi gas bumi sekitar ekuivalen 10,5 juta ton (mtpa) per tahun

Nah, di saat Inpex Masela Ltd (anak usaha Inpex Corporation) mengajukan AMDAL, masyarakat Maluku Barat Daya (MBD) melakukan protes. Mereka memprotes karena sama sekali tidak mencantumkan MBD sebagai wilayah terdampak. Sementara hasil kajian membuktikan MBD menghadapi sejumlah ancaman lingkungan, kesehatan, hingga sosial dengan adanya eksploitasi migas Masela. Selain itu, mereka juga mengaku kecewa dengan kebijakan Gubernur Maluku yang tidak melibatkan masyarakat MBD dalam melakukan kajian AMDAL.

“Ini tindakan diskriminasi, kenapa tidak dilibatkan masyarakat MBD dalam proses analisis, akhirnya dampaknya seperti sekarang. Untuk itu saat ini kita menolak AMDAL yang dilakukan Inpex,” ungkap Dany Watloy, warga yang ikut unjuk rasa di depan kantor Gubernur Maluku.

 

Gubernur Maluku Murad Ismail pun membantah tudingan pendemo terkait pengelolaan migas Blok Masela. Murad justru menuding masyarakat yang protes dan tidak menerima soal Blok Masela, dianggapnya tidak mendukung kemajuan Provinsi Maluku. "Siapa mau demo lagi. Kalau demo salah sendiri, karena ini bukan untuk daerah tertentu. Ini seluruh Maluku di 11 kabuptane/kota yang harus kita bangun. Bukan hanya satu kabupaten. Jika ad yang demo terkait Masela maka orang itu tidak ingin kalau Maluku ini maju," kata Gubernur di hadapan wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (22/9).

Ia menyebutkan Blok Masela menjadi kepentingan semua masyarakat Maluku. Ia menegaskan tugas pokok gubernur itu adalah stabilisator dan dinamisator seluruh kabupaten/kota. "Itu 11 kabupaten harus merasakan itu. Sebab itu berada di Provinsi Maluku. Jadi kalau ada dua kabupaten yang tidak setuju dan tidak sepakat, maka datang ke menghadap saya lalu jelaskan,"  kata Murad.

Dijelaskannya, Paricipating Interest (PI) 10% Blok Masela telah diputuskan untuk Provinsi Maluku. Selain itu, Lumbung Ikan Nasional (LIN) juga sudah disetujui sehingga hanya tersisa perjuangan umtuk mewujudkan provinsi kepulauan. "Blok Masela itu 20 tahun cuma mimpi. Beberapa waktu Provinsi NTT minta PI 15%, langsung saya ke Jakarta dan akhirnya PI 10% turun ke kita. Begitu juga LIN sudah 10 tahun. Sekarang sudah disetujui semua. Sekarang hanya satu saja yang belum, yaitu provinsi kepulauan. Saya akan perjuangan itu," tandasnya.

Sementara itu, Jhon Karuna, korlap aksi demo masyarakat MBD berharap agar bisa berdiskusi dan meminta penjelasan terkait kabupaten mereka terkait AMDAL Blok Masela. “Ada kesepakatan hari Jumat nanti kami akan bertemu dengan pak Sekda Maluku. Dan akan diwakilkan dengan 6 orang,” kata Jhon Karuna kepada wartawan melalui pesan whatsapp, kemarin. (boy)

Editor : Ali Mahfud