Kisruh di Tubuh Internal DPP Partai Golkar Maluku

Ramly Mengkudeta Dirinya Sendiri

MERAHPUTIH |MALUKU - Subhan Pattimahu (wakil ketua bidang organisasi DPD Partai Golkar Provinsi Maluku menyatakan Bahwa ketua DPD Ramly Umasugi dan Sekretaris DPD James Timisela lah orang yang pertama melakukan tindakan inkonstitusi. Mereka berdua yang menandatangani surat usulan Revitalisasi DPD Partai Golkar Prov Maluku tanpa melalui mekanisme yang berlaku pada PO (peraturan Organisasi ) nomor 08 yaitu tanpa pleno. “ Mereka memberikan contoh yang salah,” katanya kepada harianmerahputih.id Jumat (20/05/2022) di Ambon.

“Lahirnya SKEP DPP nomor 403 lanjutnya adalah sebuah produk DPP yang lahir dari sebuah Praktek Inkonstitusional yang dilakukan oleh Ramly selaku ketua DPD dan Sekretaris DPD Golkar Maluku James Timisela,” tegas Subhan.

Jadi kata Subhan, mereka ini sebenarnya menelanjangi muka mereka sendiri ke publik. Ini dapat dibuktikan dengan Putusan MAHKAMAH PARTAI Nomor 38/PI-GOLKAR/VI/2021 yang membatalkan SKEP DPP Partai GOLKAR no 403 dan menyatakan Sah dan berlaku SKEP DPP PARTAI GOLKAR nomor 371. Harusnya mereka ini yang diberikan sanksi.ujar Pattimahu

"Sebagai ketua bidang organisasi ini menjadi tanggung Jawab saya sesuai Tupoksi dan saya adalah pengawal konstitusi Partai Golkar karena saya Ketua Bidang Organisasi bukan ketua DPD,” ungkapnya.

"Kami mendengar pula bahwa Pak Ramly Umasugi menyampaikan kan bahwa jangan pakai SKEP 371 hasil putusan Mahkamah Partai, Tetap Pakai SKEP terbaru yaitu 403 Kami Pertanyakan bahwa itu atas arahan siapa, jika arahan DPP Golkar  maka siapa orangnya DPP ?,” tanya Subhan.

“Ketidakmampuan kalian jangan berlindung dibalik DPP sudalah kalian para pelaku inkonstitusional jangan ajarkan kami tentang konstitusi di Partai Golkar, Karena kalian maka DPP terlibat mengesahkan kepengurusan yang inskonstitusional, kalian telah menipu DPP Partai GOLKAR bahwa ini hasil pleno hasil revitalisasi SKEP 371,” tegasnya.

Subhan pun menambahkan bahwa bisa di Maklumi jika Oknum sekretaris  DPD Partai Golkar ini masih seumur jagung Di Partai ini jadi belum terlalu paham tentang aturan yang berlaku, pemahaman ideologi dan pendidikan politik golkar saja blm ikut, apalagi sekolah pengkaderan..

Untuk diketahui sebagai Kader dan masa depan Partai Golkar Maluku maka kami harus menjaga nama baik DPP Partai GOLKAR dan melindungi tanda tangan ketua umum dan sekjend DPP. Kami akan menjadi terdepan untuk melawan siapapun yang dapat mencederai nama baik ketum dan sekjend.

"Perlu saya sampaikan bahwa saya sesuai SKEP 371 diangkat dan di SK khan oleh DPP bukan oleh Ramly Umasugi maka itu siapa bilang pleno yang saya lakukan tidak sah, silahkan mari kita uji boleh dibawa ke Mahkamah Partai nanti kita buktikan, saya mempertahankan putusan Mahkamah Partai kok,” jelasnya.

Subhan Pattimahu menyatakan bahwa menurut hirarki organisasi selaku wakil ketua bidang Organisasi memiliki posisi lebih tinggi dari sekretaris DPD James Timisela.

“Karena setelah posisi ketua maka ada wakil wakil ketua baru kemudian Sekretaris baru wakil Sekretaris kemudian Bendahara baru wakil bendahara kemudia biro. Saya yang bisa memerintahkan dia (sekretaris) dan dia tidak punya hak memerintah saya,” katanya.

“Saya bisa mengambil Police kebijakan pimpinan tapi sekretaris hanya urusan organisasi berdasarkan putusan pimpinan maka seharusnya dia menjalankan putusan pimpinan termasuk hasil pleno kami kemarin,” pungkasnya.(boy)

harianmerahputih.id tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Back to Top