MERAH PUTIH | SURABAYA - Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) di Surabaya, menuai masalah. Kemacetan panjang terjadi di Bundaran Waru ketika banyak warga memasuki Kota Pahlawan ini pada hari pertama penerapaan PSBB.
Pengamat Sosial dari Universitas Indonesia, Devie Rahmawati, menilai
kampanye PSBB belum sepenuhnya berhasil. Buktinya, masih ada masyarakat yang melakukan aktifitas.
Baca juga: Presiden Jokowi Umumkan Pencabutan Kebijakan PPKM
Menurut Dhevie setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan kampanye ini tidak sepenuhnya diikuti oleh masyarakat, yaitu faktor sosial, kultural, spiritual dan ekonomi.
"Secara sosial, masyarakat Indonesia memang masyarakat komunal, yang kepentingan sosial berada di atas kepentingan individual. Ini yang membuat, secara fisik pun, kedekatan sosial menjadi ruh bagi masyarakat kita,” ujar Dhevie kepada Harian Merah Putih, Selasa (28/4).
Ketika individu merasa terasing, sambung Dhevie, maka yang terjadi rasa sepi tersebut dapat menimbulkan frustasi. Hal ini tentu saja, yang mendorong masyarakat kemudian mengabaikan anjuran untuk melakukan PSBB.
Kemudian, kedua soal kultural, di mana masyarakat Indonesia masuk dalam kategori budaya short term society, yaitu masyarakat jangka pendek, di mana masyarakat kita tidak terbiasa melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi masa depan.
“Berbeda dengan masyarakat barat yang sangat sistematis dan terbiasa melakukan perencanaan tentang berbagai hal. Masyarakat kita terbiasa dengan hidup di masa sekarang, yang termanifestasi misalnya dari berbagai ungkapan seperti: Yah gimana nanti aja,” ungkapnya.
Baca juga: Presiden Jokowi Umumkan Pencabutan Kebijakan PPKM
Faktor ketiga yaitu spiritual yang kuat, membuat masyarakat memiliki keyakinan bahwa segala sesuatunya sudah diatur oleh kekuatan lain. Sehingga masyarakat kita cenderung pasrah terhadap segala tantangan kehidupan.
“Ini yang kemudian membuat mereka tetap yakin bahwa kalau mereka tetap berada di ruang publik, selama belum takdirnya untuk menghadap yang Maha Kuasa, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” katanya.
Selain itu, faktor ekonomi yang menjadi kekuatan utama dari ketiga faktor tersebut. Karena bagi masyarakat kalangan bawah, sulit bagi mereka untuk berdiam diri, mengingat mereka menggantungkan nasib mereka pada pendapatan harian. Bila sehari saja mereka tidak melakukan aktivitas, otomatis mereka tidak dapat hidup hari ini.
Baca juga: Presiden Jokowi: Pencabutan PSBB dan PPKM Tunggu Kajian
“Beda lagi dengan kalangan menengah ke atas, yang karena kepemilikan harta yang cukup, mereka merasa yakin bahwa mereka dapat mempersenjatai dirinya dengan berbagai suplemen terbaik, sehingga mereka juga terus berada di luar rumah,” cetusnya.
Oleh sebab itu, mantan Kepala Program Studi Vokasi Komunikasi dan Humas UI ini menyampaikan bahwa memang dibutuhkan pendekatan struktural. Karena imbauan tidak akan cukup untuk mendorong publik merubah perilaku sosialnya.
“Artinya memang harus ada upaya serius dari pemerintah untuk ‘memaksa’ warga untuk ada di dalam rumah. Untuk kalangan menengah ke bawah jelas harus ada insentif ekonomi. Masyarakat kita ialah masyarakat insentif. Pendekatan persuasif dengan menyatakan bahwa bila seseorang tetap berada di rumah lalu mendapatkan tunjangan harian misalnya, saya optimis dapat membuat masyarakat patuh. Sebaliknya pendekatan represif dengan hukuman, belum tentu efektif juga dilakukan di Indonesia,” tutupnya. (hjt)
Editor : Ali Mahfud